Gara-gara Perwakilan Partai Demokrat ‘Mangkir’, Gagal Teken Kesepakatan

BANGLI, NusaBali

Penandatanganan kesepakatan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk Pilkada Bangli 2024 yang digelar di Kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Bangli, Kelurahan Bebalang, Kecamatan/Kabupaten Bangli, Sabtu (22/6) siang, gagal terealisasi. Penandatanganan kesepakatan batal gara-gara Ketua DPC Demokrat Bangli Komang Carles ‘mangkir’ alias tidak menghadiri acara penandatanganan. Demokrat juga tidak mengirimkan perwakilan, sehingga penandatanganan akan dijadwalkan ulang.

Dalam agenda penandatanganan kesepakatan KIM Plus kemarin dihadiri Ketua DPD II Golkar Bangli I Gusti Made Winuntara, Ketua DPC Partai Gerindra Bangli I Made Joko Arnawa, Ketua DPD PSI Bangli I Ketut Adi Agustama Ariana, Ketua DPD Partai NasDem Bangli Jro Gede Tindih, dan Ketua DPC Partai Garuda Bangli H Hisbullah.

KIM Plus sebenarnya sudah terbentuk untuk mengusung pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Pilkada Bangli 2024. Namun belum tercatat dalam kesepakatan tertulis. KIM Plus ini dirancang sebagai keberlanjutan KIM Plus (linier) tingkat Provinsi Bali dengan target menandingi dominasi PDI Perjuangan di Pilkada 2024. 

Ketua DPD II Golkar Bangli I Gusti Made Winuntara usai rapat dengan KIM Plus, Sabtu kemarin, mengatakan Ketua DPC Demokrat Bangli Komang Carles sudah diberitahu terkait dengan agenda KIM Plus. “Namun yang bersangkutan tidak hadir dan tidak bisa dihubungi,” ujar Winuntara dikonfirmasi NusaBali, Sabtu malam.

Ditegaskan Winuntara, Sekretaris DPC Demokrat Bangli I Wayan Sedia sebenarnya bisa saja mewakili. Namun yang bersangkutan sejak awal juga menyatakan tidak bisa hadir, karena mengikuti program doktoral di kampus. “Kalau sudah urusan doktoral kan agak susah hadir. Tapi untuk ketuanya (Komang Carles) malah nggak bisa, kami juga heran. Kami yang hadir menyepakati menunda penandatanganan kesepakatan KIM Plus. Tapi pembentukan tim penjaringan cabup-cawabup KIM Plus sudah terlaksana,” kata politisi asal Kelurahan Bebalang, Bangli ini.  

Kader senior Golkar Bangli Ida Bagus Santosa dipilih sebagai Ketua Tim Penjaringan Bacabup-Bacawabup Bangli 2024 di KIM Plus. Tim ini akan bekerja sampai lahir pasangan calon yang akan diusung di Pilkada Bangli, 27 November 2024 mendatang.

Winuntara menolak KIM Plus dikatakan gagal dibentuk di Pilkada Bangli 2024 atas gagalnya penandatanganan kesepakatan KIM Plus kemarin. “Bukan gagal sih, tertunda saja. Karena secara lisan pembentukan KIM Plus sudah terlaksana, namun secara administrasi belum dicatatkan. Artinya de facto sudah, de jure yang belum,” kilah Winuntara.

Sementara, Ketua Tim Penjaringan Cabup-Cawabup Bangli Ida Bagus Santosa mengatakan, tim penjaringan ini sekaligus akan menjadi tim pemenangan. “Tim penjaringan otomatis menjadi tim pemenangan,” ujar Santosa didampingi Sekretaris Tim Penjaringan I Nengah Sutawa yang notabene politisi Gerindra sekaligus Ketua Tim Pemenangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran di Kabupaten Bangli.

Santosa menambahkan, selaku Ketua Tim Penjaringan dirinya siap menjalankan tugas partai dengan baik dan berintegritas. “Ini adalah kepercayaan dari teman-teman yang tergabung dalam KIM Plus. Nanti akan disusun lagi strukturnya, dan tentu melibatkan partai yang tergabung dalam KIM Plus,” tegas anggota DPRD Bangli terpilih 2024 – 2029 ini.

Kata dia, tugas dari tim penjaringan nanti melakukan proses dan tahapan penjaringan sehingga bisa menelorkan paket calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung pada Pilkada 2024. “Kalau sudah berhasil menelorkan paket calon, nanti kita akan berjuang untuk memenangkan paket yang diusung,” tegas politisi asal Desa Demulih, Kecamatan Susut, Bangli ini.

Sementara ketidakhadiran perwakilan Partai Demokrat dalam penandatanganan kesepakatan KIM Plus di Bangli direspons santai oleh Ketua DPD Demokrat Bali I Made Mudarta. “Wah, kalau agenda detail di daerah, kalau rapat KIM Plus kita memang tidak dapat tembusan. Saya belum tahu kenapa Demokrat tidak hadir. Nanti kita cek,” ujar Mudarta.

Mudarta menyebutkan, KIM Plus direncanakan linier ke kabupaten dan kota untuk Pilkada 2024. Namun, semuanya kembali dengan peta politik di daerah. “Kalau KIM Plus di provinsi sudah terbentuk dan menginginkan bisa linier ke daerah-daerah. Kami di Demokrat Bali menyerahkan kepada kawan-kawan di DPC kabupaten/kota untuk melakukan komunikasi dengan partai manapun untuk koalisi di Pilkada 2024. Urusan rekomendasi paslon yang akan diusung, itu kita serahkan kepada DPP Demokrat. Sepenuhnya keputusan DPP, kita tugasnya hanya komunikasi,” kata Mudarta.

Mudarta menyebutkan, untuk Pilkada 2024 Partai Demokrat menginginkan kemenangan. “Kita mau menang, sudah bosan kalah terus di Pilkada. Makanya kita serahkan kepada kawan-kawan untuk komunikasi yang terbaik,” ucap Mudarta. 7 nat, esa