Kanwil Ditjen Perbendaharaan Evaluasi Serapan Anggaran

"Kami melakukan evaluasi, monitoring, dan suvervisi terkait serapan anggaran DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus) triwulan I tahun 2024," jelas M Mufti Arkan di Aula KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Amlapura, Jalan Cempaka Amlapura, Selasa (25/6).

Evaluasi itu menyangkut penggunaan anggaran tahun 2023. Sedangkan serapan anggaran untuk triwulan I tahun 2024. "Ternyata inflasi di Bali termasuk Bali timur lebih tinggi dibandingkan nasional. Inflasi di Bali 3,56, sedangkan inflasi nasional per Mei, 2,84," ujar Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali sejak 31 Mei 2024.

Kegiatan ini, katanya, untuk mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien dan optimal. Selain mendukung kinerja pelaksanaan APBN, yang efisien, efektif dan akuntabilitas. "Lebih banyak melakukan supervisi," lanjut alumnus pasca sarjana master of accounting UGM 2010.

Dalam paparannya, dia didampingi Kepala KPPN Amlapura I Gusti Bagus Eddy Pramana Madurja. Kata dia, dari kajian fiskal regional analisis belanja daerah triwulan I tahun 2024, untuk belanja pegawai di Bangli mencapai Rp 144,91 miliar, Klungkung Rp 83,68 miliar dan Karangasem Rp 111,58 miliar. Sedangkan untuk belanja barang di Bangli mencapai Rp 28,07 miliar, Klungkung Rp 26,02 miliar, dan Karangasem Rp 21,53 miliar. "Namun belanja modal masih rendah," katanya. 

Dirungkapkan, di Bangli belanja modal Rp 0,1 miliar, Klungkung Rp 0,17 miliar, dan Karangasem Rp 0,08 miliar. Transfer  keuangan daerah yang telah optimal di tiga kabupaten itu, yakni untuk DAU seperti di Bangli Rp 269,71 miliar, Klungkung Rp 259.98 miliar dan Karangasem Rp 361,80 miliar.

Kepala KPPN Amlapura I Gusti Bagus Eddy Pramana Madurja mengapresiasi kegiatan evaluasi dan monitoring itu, sehingga pemkab lebih optimal melakukan serapan dalam menggunakan anggaran pusat. "Sebab di setiap triwulan ada target serapan anggaran, jangan sampai serapannya rendah," jelasnya.7k16