3.000 Personel Korem Siaga Pilkada

DENPASAR, NusaBali

Untuk mengamankan pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak pada November mendatang Korem 163/Wira Satya siagakan 3.000 personel. Selain itu juga disiagakan personel cadangan sebanyak 2 SSK dengan satu kekuatan 1 SSK 100 personel. 

Ribuan personel Korem yang disiagakan itu nanti tersebar di seluruh Bali tergabung dengan personel kepolisian dan instansi terkait lainnya. Dengan melibatkan kekuatan penuh ini diharapkan Pilkada mendatang berlangsung aman, lancar, dan damai sehingga menghasilkan pemimpin yang diharapkan masyarakat. 

Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Ida Bagus Ketut Surya Wedana mengatakan secara keseluruhan keamanan wilayah Bali saat ini kondusif. Namun demikian bagi TNI tidak ada wilayah yang aman dan semuanya dinyatakan rawan. "Tidak boleh dikatakan daerah itu aman, semua rawan. Namanya orang bersaing tidak ada tidak rawan, semua rawan. Tetapi bagaimana caranya untuk kita mengamankan kerawanan itu kita balik menjadi damai dan aman," ungkap Danrem saat simakrama dengan puluhan wartawan di media center Korem 163/Wira Satya, pada Rabu (26/6) pagi. 

Jenderal bintang satu di pundak ini mengatakan ribuan personelnya yang disiagakan itu akan ditempatkan di seluruh Bali. Setiap kabupaten/kota penempatan jumlah personelnya tidak sama, semua tergantung jumlah TPS. 

Melalui kesempatan itu juga Danrem mengatakan pihaknya membutuhkan pengawasan dari masyarakat. Bila ada anggotanya di lapangan yang dinilai bertindak salah silahkan laporkan agar segera bisa diatasi. 

Salah satu yang ditekankan Danrem adalah masalah netralitas. Menurutnya netralitas harga mati. Terkait netralitas ini lanjut Danrem aturannya sangat ketat. Tidak hanya soal pihak memihak tetapi semuanya tidak boleh berbau politik. "Netralitas TNI dalam pilkada serentak ini tidak jauh beda dengan aturan pada Pilpres dan Pileg kemarin. Kita punya buku panduan. Setiap prajurit mengantongi itu. TNI tidak boleh memihak kepada siapapun calon yang ikut maju," tuturnya. 

Selain itu fasilitas serta sarana dan prasarana yang dimilik TNI tidak boleh dipinjam untuk kepentingan pilkada. Pemasangan spanduk atau apapun yang berkaitan dengan politik jaraknya dari markas dan rumah dinas TNI telah diatur. Bahkan dalam pengamanan jaraknya diatur. Anggota tidak boleh dekat dengan TPS. 

"Selain itu tidak boleh menekan istri dan anak untuk memilih calon tertentu. Itu hak pilih mereka. Kita tak boleh ikut cawe-cawe. Netralitas TNI itu sampai disana," tuturnya. 7 pol