Kinerja Pj Bupati Lihadnyana Diapresiasi DPRD

Pemerintah diharapkan dapat terus mempertahankan untuk membawa Buleleng terus berkembang. Hal ini disampaikan pada sidang paripurna di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Buleleng, Selasa (2/7).

Dalam rapat paripurna tersebut disampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023. Seluruh fraksi DPRD Buleleng memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh instansi yang berhasil menghantarkan Buleleng meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 10 kali berturut-turut di tahun 2023 lalu.

Juru bicara gabungan Fraksi PDIP, Gerindra, Demokrat dan Perindo, Ketut Ngurah Arya menyebut ikut berbangga atas prestasi pengelolaan keuangan daerah Pemkab Buleleng dengan opini WTP 10 kali berturut-turut. Menurutnya, seluruh kewajiban yang harus dijalankan Pj Bupati Lihadnyana, seperti penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Keuangan Daerah Tahung Anggaran (TA) 2023 yang telah diaudit oleh BPK RI sudah diserahkan ke DPRD Buleleng dengan tepat waktu.

“Kami ikut berbangga meskipun dalam situasi sulit sebagai dampak perkembangan ekonomi nasional dan global akan tetapi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dapat berjalan dengan baik dan secara berturut telah mampu meraih opini WTP,” ujar Kader PDI Perjuangan ini. Di tempat yang sama Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya Made Jayadi Asmara juga menyampaikan hal yang sama. Fraksi NasDem berharap agar pemerintah daerah lebih memaksimalkan lagi pengelolaan keuangan daerah. Terutama meminimalisir Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), sehingga dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dengan kategori prioritas.

”Untuk tahun mendatang diharapkan tetap berusaha mewujudkan penilaian opini yang sama dengan tahun ini. Dengan terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam semua bidang dan senantiasa patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku,” kata politisi asal Desa Mayong, Kecamatan Seririt, Buleleng ini.

Sedangkan, Ketua Fraksi Partai Golkar, Nyoman Gede Wandira Adi berpandangan, pemerintah daerah telah mampu menjabarkan dan melaksanakan APBD. Menurutnya tidak hanya berdampak pada penilaian opini WTP, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kami fraksi Partai Golkar berharap prestasi ini kedepannya dapat dipertahankan dan semakin ditingkatkan kualitasnya, dan dibalik itu jangan sampai terjadi kasus korupsi di Kabupaten Buleleng,” ungkap Wandira.

Sedangkan Juru Bicara Fraksi Hanura, Gede Arya Wijaya juga menyampaikan apresiasi atas raihan opini WTP yang berturut-turut didapatkan sejak 2014. Hal ini menurutnya merupakan perwujudan kerja keras bersama dalam upaya pengelolaan keuangan daerah yang profesional. “Semoga hal positif ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang,” terang Arya Wijaya. Sementara itu, Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menjelaskan raihan opini WTP ke-10 ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng semakin berkualitas. Tata kelola keuangan yang baik tentunya sejalan dengan kesejahteraan masyarakat.

“Ini hasil kerja keras seluruh pihak sehingga dapat mewujudkan laporan keuangan yang semakin berkualitas, saya berterimakasih kepada seluruh jajaran termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng,” kata Lihadnyana. @ k23