PPDB Perlu Formula Baru
Komisi X DPR RI Sebut Konsep yang Gagal
JAKARTA, NusaBali - Menjelang tahun ajaran baru, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi selalu bermasalah seperti tidak diterimanya siswa berprestasi karena beda wilayah atau adanya kecurangan-kecurangan dengan memanipulasi administrasi. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai, konsep PPDB itu pun gagal.
Padahal, PPDB awalnya dibuat agar tidak ada sekolah favorit dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menempati sekolah yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu, perlu formula baru dalam PPDB. “Kenapa PPDB dianggap gagal, karena selama delapan tahun konsep penerimaan siswa baru ini bermasalah. Masalahnya adalah belum diselesaikan oleh negara jumlah sekolah. Untuk itu, perlu formula baru,” ujar Dede Yusuf dalam Dialektika Demokrasi bertema Mencari Solusi Menuju PPDB yang Transparan dan Efektif di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Kamis (4/7).
Dede Yusuf menjelaskan, negara belum menyelesaikan jumlah sekolah lantaran jumlah jenjang sekolah tidak sama dengan output siswa di jenjang sebelumnya. “Jadi, kalau kita bicara SD, outputnya katakanlah, misalnya lima juta siswa. SMP hanya bisa menampung tiga juta siswa. Maka, ada dua juta siswa yang belum tentu mendapatkan sekolah,” kata Dede Yusuf.
Begitu pula dengan jenjang pendidikan SMP ke SMA. Untuk itu, isu tersebut perlu dipecahkan. DPR RI, kata mantan bintang film ini, di tahun 2023 telah memberikan dua opsi. Pertama, jika PPDB itu diperpanjang, harus ada Satgas Pengawasan PPDB dengan melibatkan Ombudsman, pemerintah daerah dan Kemendikbud.
Opsi kedua, bila PPDB lebih banyak menyimpang, maka harus mengganti formula baru dalam sistem penerimaan siswa baru. Antara lain, bisa menempuh cara dengan mengadakan tes di setiap sekolah. Langkah lainnya dengan menggerakkan sekolah-sekolah swasta agar menjadi sama kualitasnya dengan sekolah negeri.
“Ketimpangan sekolah swasta dengan sekolah negeri harus kita perbaiki. Menurut saya, selama negara belum menambah sekolah-sekolah baru atau bekerja sama dengan swasta, maka permasalahan PPDB atau zonasi ini akan terus berulang,” imbuh Dede Yusuf.
Sementara Pengamat Pendidikan Asep Sapaat mengatakan, agar PPDB zonasi tidak bermasalah sekolah harus transparan dalam penerimaan siswa baru. Di mana, pihak sekolah bisa menjelaskan terlebih dahulu indikator dalam penerimaan siswa baru, seperti nilai yang diraih mereka menjadi ukuran. Tak ketinggalan perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi manipulasi dokumen.
“Untuk itu, pengawasan perlu dilakukan agar tidak ada celah-celah seperti itu dilakukan,” kata Asep Sapaat. Sedangkan Praktisi Media Friederich Batari menyebutkan, solusi agar PPDB zonasi tidak bermasalah perlu transparansi dan pengawasan yang efektif dalam penerapan sistem PPDB. “Para pemangku kebijakan di setiap daerah dan tingkat pusat dituntut melakukan persiapan secara menyeluruh agar proses PPDB berjalan dengan baik,” ujar Friederich Batari.k22
Komentar