Ganjar Pranowo-Ahok Masuk Struktur DPP PDIP
JAKARTA, NusaBali - Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri secara resmi telah memperpanjang periode kepengurusan partainya hingga tahun 2025.
Sejumlah nama baru masuk dalam struktur baru kepengurusan tersebut. Beberapa di antaranya seperti Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Ronny Talapessy, Rano Karno, Deddy Yevry Sitorus, hingga Adian Napitupulu. Pelantikan berlangsung di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).
Gubernur Jawa Tengah (2013-2018 dan 2018-2023) sekaligus Capres di Pilpres 2024 yang diusung PDIP Ganjar Pranowo sebagai Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Ketua DPP Bidang Perekonomian DPP PDIP. Selain itu ada Deddy Sitorus yang dilantik sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif. Selanjutnya, Ronny Talapessy sebagai Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional dan Adian Napitupulu sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bidang Komunikasi.
Pelantikan ini bersamaan dengan perpanjangan kepengurusan DPP PDI Perjuangan hingga 2025. Mereka yang ditambahkan masa jabatannya ialah pengurus lama, antara lain, anak Megawati Prananda Prabowo dan Puan Maharani. Ada juga Hasto Kristiyanto, Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto, dan Said Abdullah.
Sementara dalam pidatonya, Megawati Soekarnoputri mengatakan partainya sampai saat ini masih menjadi magnet berita oleh awak media. Awalnya, Presiden Ke-5 RI itu menyapa puluhan wartawan yang hadir meliput acara. Adapun acara ini berupa pidato Megawati sekaligus pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024 diperpanjang hingga 2025. "Para rekan pers yang saya ucapkan beribu terima kasih. Saya perhatikan kalau ada acara di PDI Perjuangan, selalu kok meriah ya medianya," kata Megawati membuka pidatonya.
Setelah itu, puluhan kader PDIP, antara lain calon presiden Pilpres 2024 Ganjar Pranowo, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan jajaran DPP PDIP bertepuk tangan. Menurut Megawati, ramainya wartawan yang hadir di setiap acara PDIP membuktikan bahwa partainya masih menjadi magnet pemberitaan. "Itu artinya apa, kita itu tetap jadi magnet, magnet berita," ujarnya. Selain itu, dia pun mengaku sudah dicegat wartawan saat baru saja tiba di Sekolah Partai. Kendati demikian, dirinya hanya tersenyum dan melambaikan tangan kepada awak media lantaran acara belum dimulai.
Sementara itu Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan penambahan struktur jabatan sebagai bentuk keinginan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memperkuat kuda-kuda menghadapi tantangan ke depan. Akan tetapi, struktur tersebut juga perlu untuk mempersiapkan pilkada serentak karena yang ingin pihaknya bangun adalah prinsip-prinsip kesetaraan dari setiap anak bangsa untuk dapat didorong melalui proses yang demokratis menjadi pemimpin secara ideal meskipun mereka berasal dari kalangan rakyat biasa.
Politikus asal Jogjakarta ini juga tidak ingin pilkada menjadi konsensus elite yang kemudian melakukan pengaturan-pengaturan dan membawa jarak dengan rakyatnya.
Dalam struktur DPP PDI Perjuangan ini, kata dia, terdapat nama baru, antara lain, Adian Napitupulu sebagai Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Bidang Kominfo.
Kemampuan Adian beri penjelasan-penjelasan kepada publik, lanjut Hasto, dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat, dan berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi yang didasarkan pada ideologi partai. Selain Adian, nama Ronny Talapessy menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum. Hasto menilai adanya suatu kecenderungan terhadap otokrasi hukum, autocratic legalism. Hal itu harus dijawab bahwa hukum itu mencerminkan suatu ide dan harapan kolektif rakyat.
"Hukum bukan mencerminkan elite kekuasaan, melainkan mencerminkan suatu ide tentang bagaimana kesetaraan, keadilan, hak yang sama dari rakyat terhadap pembangunan itu dapat dijamin dengan berkeadilan," tambahnya. Hasto juga menilai Ketua Umum Megawati mempertimbangkan Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama, Deddy Sitorus, Rano Karno, Esti Wijayanti, hingga Bintang Puspayoga. "Di luar itu ada kepala-kepala badan, Pak Andi Widjajanto karena kapasitasnya menjadi kepala badan riset dan analisis kebijakan, kemudian ada Letnan Jenderal TNI Purn Ganip kepala baguna agar berpolitik itu juga ada gerak kemanusiaan ketika rakyat menjadi korban dari bencana alam itu," tutur dia. 7 ant
Komentar