Izin Penlok Belum Turun, PT BIBU Tetap Gelar Upacara

DENPASAR, NusaBali

Upacara ini bakal dipusatkan di Pura Penyusuhan, Dusun Yeh Buah, Desa Kubutambahan, Buleleng Presiden Direktur PT BIBU Panji Sakti, Made Mangku, mengatakan, Upacara Nuasen dan Mulang Pakelem ini dilakukan pada 28 Agustus, karena hari itu merupakan hari baik untuk memulai prosesi pembangunan bandara. “Kami menanyakan ke Ida Pedanda Gede Putra Bajing dan beliau memberikan duasa (hari baik) pada tanggal 28 (Agustus), karena pada hari itu merupakan turunnya Bhatara Mahadewa untuk membersikan alam semesta ini,” ujarnya di Denpasar, Rabu (9/8) kemarin.

Terkait dengan upacara yang bakal digelar ini pihaknya pun sudah melakukan audiensi dengan Sekda Buleleng, Dewa Ketut Puspaka. “Kemarin, kami sudah audiensi dengan Pak Sekda, dan beliau menyatakan mendukungnya,” katanya.  

Dikatakan, upacara nanti bakal dilaksanakan di tiga lokasi yakni di pantai untuk upacara pakelem, jaba sisi Pura Penyusuan  untuk undangan dan jaba tengah sebagai lokasi Upacara Nuasen. “Rangkaian upacaranya mulai tanggal 23 (Agustus) yakni matur piuning dan nancep pekayon. Kami juga melibatkan krama desa dan pangempon pura setempat,” kata Made Mangku seraya menyebut pakelem nanti menggunakan  kambing hitam, angsa merah, bebek, ayam, dengan pemberat berupa 1.700 uang kepeng (pis bolong).

Made Mangku mengatakan, pihaknya melaksanakn upcara ini juga sebagai bukti keseriusannya dalam membangun Bandara Internasional Bali Utara. “Kalau ada pihak-pihak yang selama ini meragukan dan menanyakan keseriusan kami (PT BIBU) dalam membangun bandara ini, nah upacara inilah salah satu jawabannya, bahwa kami serius, dan tak main-main,” tegasnya.

 Lantas kenapa izin penentuan lokasi belum turun? Made Mangku pun tidak mengetahui persis karena kewenangan itu berada di Kementerian Perhubungan padahal pihaknya sudah melengkapi semua persyaratan. “Bahkan, pada 18 Juli 2017, Gubernur juga telah mengirim surat permohonan percepatan penetapan lokasi Bandara Bali utara yang tembusannya kepada Presiden, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Namun hingga kini belum ada jawaban,” ungkapnya.

Namun kabar yang berkembang, belum turunnya izin penentual lokasi karena pihak Kementerian masih bingung sebab sejauh ini rencana pembangunan bandara di Buleleng ada dua pemrakarsa yakni PT BIBU yang mempunyai konsep menggarap bandara di laut lepas dengan bandara mengapung (offshore)---menggandeng Airports Kinesis Consulting (AKC) Kanada yang menelan dana mencapai Rp50 Triliun. Sedangkan, PT Pembangunan Bali Mandiri (Pembari) dari hasil studi kelayakannya akan memanfaatkan daratan atau lahan untuk pembangunan bandara. Lokasinya pun sama, di wilayah Kubutambahan. “Tapi kami memiliki pikiran yang masih optimis sampai sekarang, bahwa penlok itu akan turun ke PT BIBU karena analisis yang kami lakukan lebih baik yakni offshore,” tegas Made Mangku.

Sementara itu, secara terpisah, anggota DPR-RI Gede Sumarjaya Linggih alias Demer pesimistis terwujudnya Bandara Internasional Bali Utara dengan sistem apung di tengah laut. "Saya pesimistis Bandara Internasional Buleleng dengan sistem apung terwujud. Walau dari perencanaan investor yang selama ini sudah mempublikasikan akan mewujudkan bandara itu dengan dana mencapai Rp50 triliun," kata Sumarjaya Linggih di sela kunjungan kerja Komisi VI DPR-RI di Kuta, Selasa (8/8).

Ia mengatakan investor bisa saja mengklaim selama ini akan mampu mewujudkan impiannya. Tapi semua itu hanya sebatas kajian mereka, dan tidak ada kajian pembanding dari investor lain yang sama-sama mengkaji untuk bandara di tengah laut. "Apa yang digembar-gemborkan investor itu nampaknya impian saja kok. Apalagi pembangunannya di tengah laut yang kedalamannya mencapai 200 meter, rasanya tidak mungkinlah," ucap politikus Partai Golkar asal Kabupaten Buleleng, dilansir Antara.

Demer mengatakan selama ini pihaknya tidak tahu juga investor yang katanya siap mendanai Rp50 triliun untuk Bandara Internasional Buleleng. "Saya tidak tahu dari mana dan siapa investor yang berani menganggarkan sampai Rp50 triliun itu. Sebelum mereka mengganggarkan harus wajib lapor kepada pemerintah, investor yang berani berinvestasi sebesar itu," ujarnya.

Di anya soal penentuan lokasi (penlok) Bandara Buleleng, Demer mengaku tidak mungkin secepat itu akan dikeluarkan oleh pemerintah, sebelum ada kajian yang matang dari para ahli. "Tak mungkinlah akan secepat itu pemerintah (Kementerian Pehubungan ) mengeluarkan penlok tersebut,” tegasnya. *isu