Hasyim Dipecat, Lidartawan: Itu Personal, Bali Tidak Ada yang Macam-macam
DENPASAR, NusaBali.com - Diberhentikannya Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena kasus asusila melibatkan anggota perempuan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, sedikit banyak mempengaruhi kepercayaan publik terhadap KPU di daerah, termasuk di Bali.
Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan enggan mengomentari pemberhentian mantan kolega dan pimpinannya itu lantaran tergolong masalah personal. Namun, ia meyakini, penyelenggara pemilu di Pulau Dewata tidak ada yang macam-macam.
Nihil sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dan nihil aduan ke DKPP terhadap penyelenggara pemilu di Bali selama Pemilu 2024 lalu disebut menjadi bukti kredibilitas insan kepemiluan Pulau Dewata.
"Itu hal personal. Tapi, bisa dilihat bahwa selama Pemilu 2024 ini tidak ada laporan/aduan dari Bali," kata Lidartawan ketika ditemui di sela acara peluncuran maskot dan jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Bali 2024 di Taman Budaya Bali (Art Centre), Denpasar, Jumat (5/7/2024) malam.
Lidartawan membandingkan dinamika Pemilu 2024 di Bali dengan luar Bali yang mana banyak muncul sengketa dan aduan menyoroti kinerja penyelenggara pemilu. Ia juga menyebut, Bali adalah satu-satunya provinsi di tanah air yang tidak ada sengketa Pemilu 2024 berakhir di MK.
Mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli dua periode ini terbilang dekat dengan Hasyim sebab Bali sering menerima kunjungan KPU RI dan kerap jadi wilayah percontohan pemilu nasional.
Program yang digagas KPU Bali juga kerap dinasionalisasi dibawah pimpinan Hasyim. Di samping itu, Lidartawan juga menjadi sorotan karena terlihat mendampingi pernyataan pers KPU RI dan Hasyim usai putusan DKPP atas kasus asusila Hasyim yang melibatkan perempuan berinisial CAT, anggota PPLN Den Haag, Rabu (3/7/2024) lalu.
Lidartawan menyatakan bahwa kapasitasnya kala itu hanya sebagai Ketua KPU Bali yang berada di bawah lembaga KPU RI. Sebagai bagian dari lembaga, sama seperti Komisioner KPU RI dan pimpinan KPU daerah lain, ia yang sedang berada di Jakarta, turut mendampingi pernyataan pers lembaganya.
"Sebagai lembaga, saya dampingi karena itu di lembaga saya. Sebagai pribadi, (Hasyim) pertanggungjawabannya kan personal," tandas Lidartawan. *rat
Nihil sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dan nihil aduan ke DKPP terhadap penyelenggara pemilu di Bali selama Pemilu 2024 lalu disebut menjadi bukti kredibilitas insan kepemiluan Pulau Dewata.
"Itu hal personal. Tapi, bisa dilihat bahwa selama Pemilu 2024 ini tidak ada laporan/aduan dari Bali," kata Lidartawan ketika ditemui di sela acara peluncuran maskot dan jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Bali 2024 di Taman Budaya Bali (Art Centre), Denpasar, Jumat (5/7/2024) malam.
Lidartawan membandingkan dinamika Pemilu 2024 di Bali dengan luar Bali yang mana banyak muncul sengketa dan aduan menyoroti kinerja penyelenggara pemilu. Ia juga menyebut, Bali adalah satu-satunya provinsi di tanah air yang tidak ada sengketa Pemilu 2024 berakhir di MK.
Mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli dua periode ini terbilang dekat dengan Hasyim sebab Bali sering menerima kunjungan KPU RI dan kerap jadi wilayah percontohan pemilu nasional.
Program yang digagas KPU Bali juga kerap dinasionalisasi dibawah pimpinan Hasyim. Di samping itu, Lidartawan juga menjadi sorotan karena terlihat mendampingi pernyataan pers KPU RI dan Hasyim usai putusan DKPP atas kasus asusila Hasyim yang melibatkan perempuan berinisial CAT, anggota PPLN Den Haag, Rabu (3/7/2024) lalu.
Lidartawan menyatakan bahwa kapasitasnya kala itu hanya sebagai Ketua KPU Bali yang berada di bawah lembaga KPU RI. Sebagai bagian dari lembaga, sama seperti Komisioner KPU RI dan pimpinan KPU daerah lain, ia yang sedang berada di Jakarta, turut mendampingi pernyataan pers lembaganya.
"Sebagai lembaga, saya dampingi karena itu di lembaga saya. Sebagai pribadi, (Hasyim) pertanggungjawabannya kan personal," tandas Lidartawan. *rat
Komentar