Football Institute Kritik Komdis PSSI

Berdasarkan hasil riset Football Institute, Komdis PSSI lebih sering memberikan hukuman denda sebagai solusi utama, dengan persentase mencapai 61,47% di Liga 1, 60% di Liga 2, dan 57% di Elite Pro Academy (EPA).

Founder Football Institute, Budi Setiawan, menilai bahwa denda tidak selalu menjadi solusi efektif. "Hukuman denda ini tidak efektif, ya, karena terulang terus," kata Budi. "Daripada didenda terus, karena klub itu tidak peduli baik yang paling banyak duitnya maupun semenjana. Pendukungnya juga tidak tahu- menahu klubnya kena denda."

Selain itu, Budi juga mengkritik kurangnya transparansi dalam proses persidangan Komdis PSSI. Berbeda dengan era sebelumnya, saat ini Komdis tidak lagi menggelar konferensi pers pasca sidang. "Sekarang, per 2016 mungkin, Komdis tidak mengadakan konferensi pers dan sidang digelar secara terutup. Bisa digelar terbuka juga padahal," ujar Budi.

Pengamat sepakbola, Effendi Ghazali, pun mendukung usulan Budi untuk membuka sidang Komdis PSSI. "Ya contohnya ada pengadilan Vina (kasus Vina Cirebon) yang bisa digelar terbuka. Sekarang, Komdis PSSI juga bisa menggelar sidang terbuka seperti itu," kata Effendi.

Football Institute juga menyoroti beberapa kasus unik dan ketidakkonsistenan hukuman yang dikeluarkan Komdis PSSI. Di Liga 2, Hexa Try Kusuma dari PSCS Cilacap dihukum larangan dua kali menjadi ball boy dan denda Rp37,5 juta.

Sedangkan di Liga 2, PSDS Deli Serdang dihukum larangan pertandingan tanpa penonton satu kali dan denda Rp225 juta karena kombinasi kasus rasisme dan lemparan botol. Hukuman ini jauh lebih besar dibandingkan denda pelanggaran suporter masuk lapangan (Rp15 juta) dan pelemparan botol dari tribun (Rp10 juta).

Ketidakkonsistenan dan kurangnya transparansi dalam proses persidangan Komdis PSSI dikhawatirkan dapat merusak citra PSSI dan sepakbola Indonesia. Oleh karena itu, Football Institute menyerukan reformasi Komdis PSSI agar lebih profesional, transparan, dan adil dalam memberikan hukuman.7ant