PON Aceh-Sumut Diminta Tak Tinggalkan Banyak Utang

"Kita tidak ingin kejadian seperti PON sebelumnya, di mana ada (uang) belum terbayar atau gagal bayar Rp 340 miliar," ujar Dito, dalam acara penandatangan perjanjian kerja sama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat sebagai Pengurus Besar PON 2024 Aceh-Sumut di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (11/7) lalu.

Dito mengatakan, pemerintah tidak menginginkan pelaksanaan pesta olahraga nasional empat tahunan kali ini meninggalkan persoalan gagal bayar seperti pada PON 2020 Papua. Meskipun kasus gagal bayar di PON Papua berkaitan dengan pemanfaatan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dito mengingatkan agar persoalan seperti itu tidak boleh terjadi lagi.

Dito mengatakan, dalam mengawal pemanfaatan anggaran negara pada pelaksanaan PON, juga telah dibentuk satuan tugas (satgas) yang di dalamnya melibatkan sejumlah instansi seperti BPKP, KPK, Polri, dan Kejaksaan yang sudah ada sejak PON sebelumnya. Pada PON 2024 Aceh-Sumut, kata Dito, juga ada tim khusus mengontrol penggunaan APBD yang dibentuk Kementerian Dalam Negeri. 

Anggaran itu untuk sejumlah kebutuhan seperti bidang pertandingan wilayah Aceh Rp72 miliar dan Sumut Rp74 miliar, serta kebutuhan panitia, pengawas, hakim, dan keabsahan Rp 30 miliar. Lalu anggaran pembukaan di Aceh Rp 60 miliar, penutupan di Sumut Rp 41 miliar. Selain itu, kebutuhan anggaran sarana pertandingan di Aceh Rp138 miliar dan di Sumut Rp101 miliar.

Ajang PON 2024 digelar pada 8-20 September dan mempertandingkan 67 cabang olahraga (cabor) dengan pembagian 33 cabor di Aceh dan 34 di Sumut.ant