Dewan Setuju Godok Rancangan Pertanggungjawaban APBD Gianyar 2023
GIANYAR, NusaBali - DPRD Kabupaten Gianyar menggelar sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Ruang Sidang DPRD Gianyar, Senin (15/7).
Ada empat fraksi yang menyampaikan pandangannya. Semua menyatakan setuju melaksanakan pembahasan lebih lanjut Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD I Gusti Ngurah Anom Masta.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Luh Suciningsih menyampaikan Pemkab Gianyar dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2023 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Pada tahun anggaran 2023 merupakan tahun ke 10 secara berturut-turut Kabupaten Gianyar mendapatkan WTP.
“Ini harus terus dipertahankan dengan melaksanakan setiap catatan-catatan dari BPK yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023,” ujar Luh Suciningsih.
Fraksi Golkar I Wayan Gede Sudarta menyampaikan, antara RPJPD, RPJM, RKPD, dan APBD perlu dicermati sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat direalisasikan dalam setiap penyusunan RKA dan APBD setiap tahunnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Gianyar. “Harapan kita tidak hanya mengejar kuantitas pertumbuhan pariwisata tetapi yang lebih penting adalah quality tourism karena masih banyak keluhan terkait fasilitas dasar penunjang pariwisata,” ungkap Sudarta.
Terkait sampah, pemerintah semestinya memberikan ruang dan waktu untuk menguji tingkat kesadaran masyarakat agar benar-benar memahami clean and green. “Perlu edukasi sehingga pejabat bersangkutan mengemas kepada pejabat di bawahnya sampai ke tingkat desa dan banjar sesering mungkin menginformasikan melalui rapat atau sosialisasi agar terbangun kesadaran masyarakat tentang persampahan sesuai dengan jenisnya,” jelas Sudarta.
Banyak gedung sekolah mengalami kerusakan terutama gedung sekolah dasar. Fraksi Golkar mengimbau Dinas Pendidikan memonitoring gedung-gedung sekolah yang memerlukan rehab gedung.
Pandangan Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Ida Bagus Rai Artha mengatakan, pendapatan asli daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan supaya dioptimalkan di Tahun Anggaran 2024. Fraksi Indonesia Raya yang disampaikan oleh I Gusti Ngurah Agus Supriadi mengapresiasi capaian target pendapatan daerah yang telah direalisasikan.
“Kami mendorong pemerintah daerah terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lainnya, terutama dari sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang menjadi tulang punggung ekonomi Gianyar. Upaya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah harus terus ditingkatkan,” kata Ngurah Supriadi. 7 nvi
Komentar