Realisasi Penyediaan Farmasi dan Alkes Rendah

SINGARAJA, NusaBali

 

Komisi IV DPRD Buleleng yang membidangi urusan kesehatan, mengingatkan Dinas Kesehatan selalu mengupdate kondisi ketersediaan farmasi dan alat kesehatan di masing-masing Fasilitas Kesehatan (Faskes). Dewan pun menyayangkan jika persediaan obat di fasilitas kesehatan kosong dan merugikan masyarakat.

 

Anggota Komisi IV DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya menyoroti realisasi anggaran program di Dinas Kesehatan beberapa capaiannya di bawah 90 persen, pada APBD 2023. Seperti program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang hanya 89,05 persen. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 72,17 persen, program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 74,90 persen. Mirisnya program penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makan minim hanya 52,37 persen.

 

“Program kesehatan masyarakat belum terealisasi dengan baik. Pengadaan obat e-katalog masih kekurangan. Paracetamol yang harga murah saja bisa kurang. Ironi sekali, yang dirugikan masyarakat miskin. Jangan sampai di rumah sakit pemerintah tipe D kekurangan obat. Kebutuhan obat agar dirinci setiap item,” ucap Ngurah Arya.

 

Program lain yang juga capaiannya rendah, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini pun menyebut menemukan persoalan perawat yang ditugaskan tidak bisa memasang infus ke pasien, karena kurang mahir. Dia pun meminta kepada Dinas Kesehatan untuk memperbaiki hal tersebut. Program peningkatan SDM nakes menurutnya bisa ditingkatkan melalui pelatihan keterampilan.

 

Pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga diminta untuk tidak tutup mata memberikan target pendapatan dari sektor kesehatan. Pada APBD 2023, pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan sangat jomplang  antara target dan realisasi. Dinkes Buleleng dibebani target pendapatan sebesar Rp 31,60 miliar dan diakhir tahun lalu hanya bisa terealisasi Rp 19,41 miliar.

 

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Buleleng, dr Putu Arya Nugraha menjawab, segala catatan realisasi APBD 2023 terjadi sebab akibat. Dia pun membenarkan jika target pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan yang ditetapkan cukup besar. Hal itu tidak diimbangi dengan pemenuhan SDM seperti dokter dan infrastruktur pendukung.

 

“Memang kita masih kekurangan dokter. Kalau ingin pendapatan meningkat, harus ada lebih banyak pelayanan kepada masyarakat. Kalau infrastruktur dan dokter ahli memadai mungkin capaiannya bisa lebih mudah direalisasi,” terang Arya Nugraha.

 

Selain itu status pelayanan kesehatan di Buleleng sudah UHC dengan posisi 95 persen. Hal ini membuat lebih banyak masyarakat yang berobat menggunakan jaminan kesehatan nasional. Pasien umum berkurang dan berdampak pada penurunan penghasilan rumah sakit.

 

“Kalau soal penyediaan obat dan faskes itu terkendala di administrasi anggaran. Karena penyediaan barang berbasis e-katalog pesannya harus di penyedia. Nah persoalannya kadang anggaran sudah ada, penyedia yang belum siap,” papar Arya Nugraha yang juga Dirut RSUD Buleleng ini.

 

Program peningkatan SDM tenaga kesehatan juga sudah dipikirkan Arya Nugraha. Nakes di Faskes Puskesmas maupun di RSUD tipe D dapat diberikan pelatihan atau workshop dari kesehatan ahli di RSUD Buleleng. Dokter spesialis penyakit dalam ini pun menyebut akan meminta kebijakan khusus kepada TAPD, terkait penentuan target pendapatan yang realistis. Selain juga pelaksanaan program kesehatan yang pendekatannya sangat teknis.

 

“Pendekatan dan sudut pandang Dinas Kesehatan berbeda dengan sudut pandang OPD lain yang lebih mudah diatur secara top down. Kalau Dinkes bottom up, karena harus melihat keadaan di bawah seperti apa. Catatan ini menjadi referensi kami untuk berkomunikasi dengan TAPD agar kedepannya bisa lebih maksimal,” kata Arya Nugraha.7 k23