Subsidi untuk Siswa yang Tak Lolos SMP Negeri di Denpasar
Wawali: Dapat Dikompensasi untuk SPP
Subsidi hanya untuk siswa yang tidak diterima di SMP negeri. Siswa yang sejak awal tidak mendaftar ke SMP negeri atau bersekolah di Sekolah Perjanjian Kerjasama (SPK) tidak akan menerima bantuan dimaksud.
DENPASAR, NusaBali
Pemerintah Kota Denpasar menyatakan subsidi dana pembangunan bagi siswa yang tidak lolos masuk SMP negeri pada penerimaan peserta didik baru (PPDB), dapat dikompensasi untuk pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).
“Sekolah (SMP swasta) yang akan melihat, kalau sekarang memang sudah membayar uang pembangunan, nanti SPP-nya (sumbangan pembinaan pendidikan) dikompensasi, sehingga tidak membayar sampai Rp 1,5 juta itu,” kata Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, di Denpasar, Senin (15/7).
Pemerintah Kota Denpasar pada tahun ajaran 2024/2025 memberlakukan kebijakan pemberian subsidi dana untuk pembayaran dana pembangunan sebesar Rp 1.500.000 bagi setiap siswa dengan Kartu Keluarga (KK) Kota Denpasar yang tidak lolos masuk SMP negeri, dan akhirnya harus bersekolah di SMP swasta.
Wawali Arya Wibawa menyampaikan Pemkot Denpasar mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar lebih melalui APBD Perubahan 2024 untuk memberikan subsidi dana atau uang pembangunan bagi siswa yang tak lolos masuk SMP negeri dalam PPDB tahun ini.
Terkait pencairannya, tambah dia, saat ini masih dalam proses pembuatan Surat Keputusan Walikota Denpasar.
“Pihak sekolah (SMP swasta) akan mendata sesuai kriteria yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan. Pihak sekolah akan mengajukan ke Dinas Pendidikan by name by address (sesuai nama dan alamat) sesuai persyaratan,” ujar Wawali Arya Wibawa.
Selain itu tentu harus menunjukkan bukti pendaftaran di SMP negeri tetapi tidak diterima, kemudian sudah mendaftar di SMP swasta yang bersangkutan.
“Dananya ditransfer ke sekolah, nanti sekolah (SMP swasta) yang akan melihat, kalau sekarang sudah membayar uang pembangunan, nanti SPP-nya dikompensasi,” kata Wawali Arya Wibawa.
Dia mengatakan awalnya besaran subsidi dana pembangunan yang diberikan sebesar Rp 1.000.000 per siswa, tetapi kemudian diputuskan untuk dinaikkan menjadi Rp 1.500.000.
“Ini karena kami melihat perkembangan sekolah-sekolah swasta, kami sesuaikan juga kebutuhan sekolah swasta saat memungut uang pembangunan. Kalau kami berikan Rp 1 juta masih terasa berat oleh anak yang mencari SMP swasta,” ucapnya.
Selain itu, yang terpenting adalah kemampuan keuangan Pemerintah Kota Denpasar. “Astungkara APBD Perubahan ada kenaikan signifikan dari sisi pendapatan, jadi kenapa tidak dialokasikan bagi masyarakat,” kata Wawali Arya Wibawa.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar Anak Agung Gede Wiratama, Senin (8/7), menekankan bahwa subsidi ini hanya diperuntukkan bagi siswa yang tidak diterima di SMP negeri. Siswa yang sejak awal tidak mendaftar ke SMP negeri atau bersekolah di Sekolah Perjanjian Kerjasama (SPK) tidak akan menerima bantuan dimaksud. 7 ant
Komentar