BI Bali Dorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Digitalisasi
DENPASAR, NusaBali - Tim Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Bali mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Tujuannya mewujudkan efesiensi, efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan.
Upaya tersebut dilakukan berkolaborasi dengan pemkab/pemkot melalui High Level Meeting (HLM). Di antaranya dengan Pemkab Klungkung.
Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Bali (KPwBI Bali) Erwin Soeriadimadja selaku Wakil Ketua TP2DD, mengatakan berdasarkan Indeks ETPD semester II 2023, kondisi Indeks ETPD Provinsi Bali secara keseluruhan sudah masuk kategori digital. Khusus Kabupaten Klungkung berada dalam kategori digital dengan indeks sebesar 95,4 persen, yang meningkat sebesar 0,7 persen dibandingkan semester sebelumnya.
“KPwBI Provinsi Bali mengapresiasi Kabupaten Klungkung dengan pencapaiannya tersebut,” ujarnya. Bank Indonesia menilai Kabupaten Klungkung memiliki potensi digitalisasi yang besar dilihat dari jumlah merchant QRIS. Pada Mei 2024 jumlah merchant mencapai 17.300 atau tumbuh 31 persen (yoy).
Kabupaten Klungkung, kata Erwin Soeriadimadja, memiliki ruang peningkatan dari segi daya saing. Hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM berkemampuan digital.
Selain mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, KPwBI Provinsi Bali mendorong implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) secara rutin untuk belanja daerah serta mendorong pelaksanaan Nusa Lembongan Road to Digital Island, melalui fasilitasi kerja sama dengan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung dan BPD Bali.
Dikatakan perluasan digitalisasi tidak cukup hanya layanan masyarakat, tetapi hingga mencakup ke wisatawan mancanegara. “Ke depan tidak hanya ke pajak dan retribusi saja, tetapi juga kanal implementasi non tunai harus ada di sektor UMKM dan perdagangan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta,” ujarnya.
KPw BI Provinsi Bali berharap agar sinergi dan penajaman langkah TP2DD sebagaimana yang telah dilakukan di setiap kabupaten/kota perlu diperkuat, karena setiap kabupaten/kota memiliki keunggulan dan karakteristik masing-masing untuk mendorong ETPD yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 7 k17
1
Komentar