Desa Wisata Bali Minta Harmonisasi Kebijakan dan Pemberdayaan BUMDes

DENPASAR, NusaBali.com - Forum Komunikasi Desa Wisata (Forkom Dewi) Bali bertemu dengan Anggota DPD RI Perwakilan Bali Gede Ngurah Ambara Putra di Kantor DPD RI Perwakilan Bali, Denpasar, pada Jumat (18/7/2024). Pertemuan ini membahas berbagai permasalahan krusial terkait tata kelola pengelolaan desa wisata di Bali.

Ketua Forkom Dewi, I Made Mendra Astawa, menyampaikan aspirasi terkait problematika yang dialami desa wisata, salah satunya adalah tumpang tindih kewenangan dan kebijakan antar lembaga kementerian dalam pengelolaan desa wisata. Hal ini menyebabkan langkah dan strategi pemberdayaan desa wisata menjadi kurang efektif.

Mendra juga menyoroti berbagai kendala dalam mengembangkan potensi desa wisata, seperti otoritas kewenangan dalam penggunaan mata anggaran.

Padahal, desa wisata memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan alternatif destinasi pariwisata yang dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gede Ngurah Ambara Putra menyatakan komitmennya untuk membantu desa wisata di Bali melalui kelembagaan Komite I DPD RI.

Ia berencana memberikan masukan dan usulan kepada pemerintah untuk mengharmonisasikan kebijakan antar kementerian/lembaga agar tercapai optimalisasi dalam memberdayakan potensi desa wisata.

Salah satu fokus utama adalah mendorong sinkronisasi kebijakan antar lembaga/kementerian dalam tata kelola desa wisata. Hal ini diharapkan dapat memicu peran aktif warga masyarakat lokal, pengembangan daya tarik wisata baru, dan pengelolaan kelembagaan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Selain harmonisasi kebijakan, Ambara Putra juga menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan potensi dan pemberdayaan desa di Bali, dengan fokus pada sektor pariwisata.

Ia mengusulkan agar BUMDes diberikan dukungan dalam mengelola homestay yang didirikan oleh masyarakat desa.

Homestay tersebut harus memenuhi standar kebersihan dan pelayanan internasional dan didaftarkan pada platform digital dengan skema win-win solution.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa di Bali, serta memberikan dorongan positif bagi perkembangan pariwisata di wilayah tersebut.

Pertemuan Forkom Dewi dan DPD RI Perwakilan Bali ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi desa wisata Bali dan memperjuangkan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan di Pulau Dewata.