Investor Proyek Bali Subway Ditetapkan

DENPASAR, NusaBali 

PT Bumi Indah Prima (BIP) resmi menjadi investor utama pembangunan proyek mercusuar transportasi massal berbasis kereta di Bali (Bali Urban Rail and Associated Facilities) yang lebih dikenal dengan Subway/LRT (Light Rail Transit) atau Bali Subway. Groundbreaking (peletakan batu pertama) proyek kereta bawah tanah ini rencananya akan dilakukan pada bulan September 2024 di area Sentral Parkir Kuta, Badung yang juga sekaligus menjadi salah satu stasiun pemberhentian atau pembangunan transit oriented development (TOD). 

Penyerahan Surat Penunjukan sebagai Qualified Partner dan Lead Consortium of Investors dari PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) selaku pihak yang diberi kewenangan dalam pengembangan dan pembangunan koridor transportasi massal berbasis kereta di Bali (Bali Urban Rail and Associated Facilities) kepada PT Bumi Indah Prima dilaksanakan di Hotel Andaz Bali, Sanur, Denpasar Selatan, Rabu (24/7). 

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. Direktur Utama PT SBDJ I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau disapa Ari Askhara mengatakan PT SBDJ bekerja sama dengan PT Jamkrida Bali yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2024, bertanggung jawab dalam pengembangan dan pembangunan koridor pariwisata di Bali khususnya dalam mencari mitra investor besar untuk pembiayaan proyek dimaksud. 

Guna percepatan pengembangan dan pembangunan proyek, maka proses investasi yang digunakan melalui pendekatan non-conventional yang belum banyak digunakan di pasar global. Dengan skema ini, calon konsorsium investor yang dapat mengembangkan proyek secara end-to-end diundang di tahap awal untuk mengajukan visi, business plan, struktur proyek, kesesuaian engineering desain, technical dan lain-lain untuk selanjutnya dipilih qualified konsorsium investor terbaik yang secara bersama-sama melakukan joint study and design outline yang mana jika disetujui dan disepakati, bisa langsung menuju tahap persiapan pembangunan proyek. 

“Setelah melalui proses di atas, dan penilaian dari para konsultan, kami mendapatkan qualified investor yang paling mendekati dengan batasan serta kualifikasi yang ditetapkan di atas. PT Bumi Indah Prima akan menjadi partner kami dalam mewujudkan mimpi kita bersama dan sekaligus menjadi lead investor yang mengkoordinasikan investor-investor lain yang ikut dalam proses ini maupun investor lainnya,” ujar Ari Askhara. 

Selanjutnya sesuai dengan rencana groundbreaking akan dilakukan pada bulan September 2024, di lokasi Sentral Parkir Kuta yang juga akan menjadi management dan site office. Adapun pembangunan meliputi 4 fase, yaitu fase I Bandara Ngurah Rai-Kuta Sentral Parkir-Seminyak-Berawa-Cemagi, fase II Bandara Ngurah Rai-Jimbaran-Unud-Nusa Dua, fase III Kuta Sentral Parkir-Sesetan-Renon-Sanur, dan fase IV Renon-Sukawati-Ubud. Diharapkan fase Bandara-Kuta dan fase Bandara-Jimbaran-Unud-Nusa Dua dapat selesai awal tahun 2028, dan keseluruhan fase I dan fase II diselesaikan pada tahun 2031. 

Total nilai investasi dari 2 fase pertama adalah USD10,8 millar atau sekitar Rp175 triliun, sedangkan untuk total 4 fase yang direncanakan adalah sebesar USD20 miliar atau sekitar Rp325 triliun. 

“Kami juga akan mempersiapkan sumber daya manusia Bali yang berkualitas sehingga nantinya orang-orang Bali menjadi operator dan pemilik dari proyek besar ini, bukan lagi hanya sebagai penonton,” ucap Ari Askhara yang mantan Direktur Utama Garuda Indonesia ini. Sementara terkait pembangunan TOD, untuk setiap stasiun akan diterapkan tema masing-masing yang berbeda sehingga menjadi atraksi wisata menarik. 

Seperti di Kuta akan difokuskan sebagai pusat komersial, untuk di Seminyak akan difokuskan sebagai pusat hiburan, untuk di Canggu/Berawa akan difokuskan sebagai pusat kebugaran (Wellness Centre), sedangkan untuk di Cemagi/Munggu difokuskan sebagai semua yang terkait dengan alam seperti botanical under ground park dan pelestarian traditional village. Sementara khusus untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi, akan ditarik kabel fiber optik bawah laut dari Singapura langsung ke Bali sepanjang lebih dari 3.000 kilometer untuk memastikan kemandirian dan keamanan terkait signal, informasi, dan telekomunikasi dapat terjaga kelancaran dan kerahasiaannya. 

Pj Gubernur Mahendra Jaya dalam kesempatan tersebut menyampaikan pembangunan jalur LRT di bawah tanah tidak melanggar Perda Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043. Menurutnya pembangunan jalur kereta di kedalaman 30 meter sejalan dengan regulasi yang diatur dalam Perda tersebut. 

Meski demikian Pj Gubernur meminta investor nantinya juga memikirkan kepentingan masyarakat lokal di Bali. Pj Gubernur berharap agar pengembangan angkutan kereta bawah tanah dapat menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja lokal. "Kami bisa mengerti investor berminat karena pasarnya jelas wisatawan beda dengan daerah lain, kemudian trafik dari tiket, tapi masyarakat lokal Bali nanti tiketnya tidak boleh mahal-mahal, harus disubsidi perusahaan untuk masyarakat Bali yang naik," tambah Pj Gubernur Bali. 

Sementara itu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yakin proyek LRT bawah tanah di Bali dapat berjalan hingga tuntas tidak melihat siapa yang jadi pemimpin politik di masa depan. Menurutnya dengan skema pembiayaan yang sepenuhnya dilakukan pihak swasta maka peluang kepentingan politik mengganggu proyek ini menjadi kecil. “Menurut saya independensi korporasi ini penting. Dan, karena aktivitas bisnis yang hendak dicapai untuk kemakmuran Bali, maka akan dijaga masyarakat Bali,” kata Suharso. 

Namun proyek yang dianggap mempertaruhkan nama baik kementeriannya itu prosesnya panjang, tahap pertama dan kedua ditarget rampung tahun 2028, sementara hingga tahap keempat diperkirakan selesai tahun 2031. “Ini bentuk organisasinya (pengelola) independen, lalu bentuk transaksinya b2b, jadi dari sisi itu menurut saya mestinya aman kecuali kalau orang maksudnya jahat,” ujarnya. Nantinya kereta bawah tanah ini juga menjadi milik seluruh masyarakat Bali, bahkan menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas ini keberadaan infrastruktur transportasi ini akan mendatangkan nilai ekonomi bagi pemerintah daerah.

“Ini sama sekali tidak mengganggu pendapatan asli daerah, karena justru akan mendapatkan tambahan PAD, tidak mengganggu APBN karena tidak ada yang diharapkan dari APBN dan tidak dijamin oleh negara, tidak perlu surat jaminan dari negara,” kata dia.

Apabila sewaktu-waktu ada yang ingin mengganggu proyek ini melalui instrumen peraturannya, Suharso juga menilai tidak ada celah sebab sudah mengikuti aturan pemanfaatan ruang bawah tanah dengan beberapa percontohan di luar Bali. “Jadi menurut saya independensi dari korporasi ini penting, dan karena aktivitas bisnis yang akan dicapai itu adalah untuk kemakmuran Bali maka kepemilikannya adalah masyarakat Bali, kalau ada yang ganggu itu berhadapan dengan semua orang Bali,” tegasnya. 7 a