Dewan Pendidikan Buleleng Soroti Sekolah Kekurangan Siswa
DENPASAR, NusaBali - Dewan Pendidikan Buleleng Bali memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan siswa dan kelebihan siswa di daerahnya, pasca-pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025.
"Kami menemukan sejumlah persoalan mulai dari ada sekolah yang minim siswa hingga yang kelebihan kapasitas," kata Ketua Dewan Pendidikan Buleleng Dr I Made Sedana M Pd di Singaraja Buleleng, Kamis (25/7).
Ia menjelaskan Dewan Pendidikan Buleleng telah melakukan pemantauan terkait proses PPDB di Buleleng baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan.
Menurut Sedana, secara umum proses PPDB telah berjalan dengan baik, tetapi sejak beberapa tahun terakhir mulai muncul persoalan di tingkat sekolah dasar terutama daya tampung siswa.
Sedana mengungkapkan, saat ini mulai terjadi pergeseran sebaran penduduk. Terutama di kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan dan kawasan urban.
Menurutnya, di kawasan urban mulai muncul masalah daya tampung sekolah dasar. Seperti di Desa Sambangan dan Desa Panji Buleleng. Jumlah penduduk semakin banyak sementara daya tampung sekolah terbatas.
Dampaknya beberapa sekolah di kawasan urban itu ramai pelamar, contohnya adalah SDN 3 Sambangan dan SDN 1 Panji. Kedua sekolah itu berada di kawasan urban.
Jumlah penduduk di sekitar sekolah itu meningkat tajam, sehingga sekolah kewalahan menampung para siswa. “Ini perlu disikapi. Apakah dengan membangun sekolah baru, atau minimal menambah rombongan belajar -menambah kelas-,” kata Sedana.
Sementara di kawasan perdesaan, sejumlah sekolah kini kesulitan mendapatkan siswa. Dampaknya, sekolah kesulitan membiayai operasional rutin. Tatkala sekolah mulai kesulitan membiayai operasional, praktis hal itu akan berdampak pada mutu pendidikan.
Menurut Sedana, perlu kajian komprehensif terhadap sekolah-sekolah yang minim siswa. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) perlu melihat tren siswa selama 10 tahun terakhir.
Apabila jumlah siswa terus-menerus kurang dari 10 orang, maka pemerintah harus memikirkan opsi melakukan regrouping.
Sedana mengaku sadar betul kebijakan regrouping sekolah di kawasan perdesaan akan menimbulkan dampak cukup besar. Salah satunya, siswa di kawasan tersebut kesulitan mengakses pendidikan.
“Solusinya bisa dengan menyediakan angkutan sekolah. Entah dengan ojek atau kendaraan roda empat. Pembiayaan bisa subsidi lewat Disdikpora. Opsi ini bisa dilakukan, sehingga beban operasional sekolah tidak terlalu berat, anak usia sekolah juga tetap bisa mendapatkan pendidikan,” katanya.
Sedana juga menambahkan, ada sejumlah sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus. Sebab, orang tua siswa yang memiliki anak berkebutuhan khusus enggan menyekolahkan anaknya ke SLB di Kota Singaraja.
Menurutnya, kondisi ini harus disiapkan oleh Disdikpora Buleleng agar sekolah yang menampung siswa berkebutuhan khusus untuk diberikan pelatihan dalam mendidik anak berkebutuhan khusus.
“Ini juga menjadi atensi bagi pemerintah, sehingga masyarakat yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus dapat pelayanan Pendidikan yang maksimal,” katanya. 7 ant
Komentar