BI : Penggunaan QRIS di Bali Terus Meningkat

Pengguna Quick Response Code Indonesian Standar/QRIS hingga Juni 2024 sebanyak 59.157 merchant, tumbuh 25,67 persen secara year on year(YoY).

Sedangkan  pertumbuhan volume QRIS mencapai 227% (yoy) dengan total volume transaksi selama 2024 adalah 1,05 juta transaksi.Sementara dari  sisi nominal transaksi QRIS, tumbuh 180% dengan total nominal transaksi selama 2024 adalah Rp125 miliar.

Hal tersebut terungkap dalam High Level Meeting Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah(TP2DD) antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia/BI Provinsi Bali dengan Pemkab Buleleng. 

“Kabupaten Buleleng memiliki ruang peningkatan dari segi daya saing, yang dapat dioptimalkan dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM berkemampuan digital, “ ujar Direktur KPw BI Provinsi Bali, Butet Linda H. Panjaitan, Senin (29/7).

Sebelumnya  High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) antara KPwBI dengan Pemkab Buleleng dilaksanakan Rabu (24/7). HLM sebagai  sebagai wadah koordinasi antar instansi dan stakeholder daerah untuk merumuskan terobosan inovasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Tujuannya mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi tata kelola keuangan, dan mengoptimalkan Penerimaan Asli Daerah (PAD).

HLM dipimpin  Pj. Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana selaku Ketua TP2DD Kabupaten Buleleng. Hadir  Direktur KPw BI Provinsi Bali, Butet Linda H. Panjaitan; Sekretaris Daerah Kabupaten.Buleleng, Gede Suyasa; Direktur Operasional dan TI  Bank BPD Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa, dan kepala perangkat daerah se-Kabupaten Buleleng.

Pada HLM tersebut, Pemkab Buleleng  mendemokan transaksi Kartu Kredit Indonesia (KKI) melalui KKI QRIS dan KKI Fisik. Total 39 organisasi perangkat daerah di Pemkab Buleleng sudah diterbitkan KKI. Bank Indonesia mendukung penuh komitmen Pemkab Buleleng dalam mendigitalisasikan Buleleng secara penuh.

“Dengan implementasi KKI tersebut, proses bisnis belanja daerah di Kabupaten Buleleng dapat menjadi lebih transparan dan lebih bertata kelola dengan baik” ujar Butet Linda

Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) semester II 2023, kondisi Indeks ETPD Provinsi Bali secara keseluruhan sudah masuk kategori digital, khusus Kabupaten  Buleleng berada dalam kategori digital dengan indeks sebesar 95,8%.

Indeks tersebut berhasil dicapai  karena implementasi kanal non tunai untuk seluruh pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta implementasi KKI dalam menunjang belanja daerah yang telah terealisasikan secara non tunai 100%.

Direktur TI Bank BPD Bali,  Ida Bagus Gede Setia Yasa menyampaikan Bank BPD Bali terus mendukung transformasi digital yang dilakukan Pemkab Buleleng melalui penerapan seluruh produk dan ekosistem digital di segala sektor ekonomi. Sinergitas bisnis dan digital culture juga menjadi kunci kesuksesan Bank BPD Bali dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur Pemkab Buleleng dalam melayani wajib pajak secara digital.

Sementara Pj Bupati Buleleng, I Ketut Lihadnyana menegaskan  aspek terpenting pada perencanaan digitalisasi daerah adalah komitmen dari Pimpinan Daerah.

“Sekali Pimpinan Daerah memprioritaskan digitalisasi di daerahnya, maka implementasinya akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan,” ujarnya. K17.