Kemenko Polhukam Bentuk Desk Koordinasi Pilkada

“Terdapat 19 kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan tugas dalam hal kesiapan, penyelenggaraan keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan pilkada,” kata Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang digelar Kemenkopolhukam di The Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Selasa (30/7).

Untuk lembaga di dalamnya terdiri dari Kejaksaan Agung, Perludem, TNI, Polri, KASN, BIN, BSSN, Bawaslu, KPU, DKPP, dan KSP. Menurut mantan Menteri ATR/BPN itu, Desk Koordinasi Pilkada dapat mengatasi berbagai permasalahan dengan baik, ini terbukti karena saat Pemilu 2024 ada satuan yang sama sudah berjalan. Namun, situasi di Pilkada Serentak 2024 dinilai harus lebih diantisipasi, sebab pemilihan kepada daerah akan dilakukan serentak di 514 kabupaten/kota belum lagi dikurangi kekuatan aparat keamanan yang harus bertugas di Papua.

“Itu (potensi masalah) bukan hanya sampai dengan waktu pemilihan karena kemungkinan terjadi sengketa itu ada, tetap kita menjaga tidak lengah, ketika terjadi sidang di MK nantinya di wilayah juga harus siap untuk mengamankan,” ujar Hadi Tjahjanto.

Ia menjelaskan kementerian/lembaga dalam Desk Koordinasi Pilkada ini tidak bekerja masing-masing melainkan bersinergi seperti antara BSSN dan Kominfo yang bertugas mengamankan ruang digital dari informasi bohong. Selanjutnya, sinergisitas Bawaslu, Polri, Kejaksaan Agung, melalui forum bersama sentra Gakkumdu dalam penanganan penyelenggaraan tahapan pilkada. “Rencana nanti akan kita lakukan koordinasi gakkumdu Bali dan Nusa Tenggara di Yogyakarta, karena hari ini kita hanya melaksanakan rakor persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024,” ujarnya.

Ketiga TNI, Polri, dan BIN, diminta Menko Polhukam untuk memetakan wilayah yang berpotensi konflik, termasuk potensi penyebabnya baik pada sisi calon kepala daerah peserta atau masyarakat di wilayah tersebut. Keempat sintergisitas antara Kemendagri, KPU, dan pemerintah daerah dalam hal fasilitasi Pilkada Serentak 2024, sebab pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam fasilitasi melalui NPHD. 

Sementara dalam acara tersebut Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan koordinasi seluruh unsur masyarakat di Bali telah dilakukan sebagai persiapan Pilkada serentak 2024. Pj Gubernur optimis Pilkada serentak di Bali akan berlangsung sukses seperti Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) Februari 2024 lalu. 

“Berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilaksanakan petugas Pantarlih dari tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli 2024 di seluruh Kabupaten/Kota se-Bali yang sudah terlaksana 100 persen, jumlah pemilih sebanyak 3.294.880 orang dengan rincian 1.627.017 laki-laki dan 1.667.863 perempuan dengan jumlah potensi TPS sebanyak 6.783 TPS,” ujar Pj Gubernur. 

Lebih lanjut Pj Gubernur menjelaskan, untuk dukungan Kegiatan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bali, dana hibah dari Pemerintah Provinsi dan dana hibah dari Kabupaten/Kota se-Bali kepada KPU Daerah, Bawaslu Daerah, Polri, dan TNI sudah terealisasi 100 persen. “Kami laporkan, pada saat Penandatanganan NPHD untuk hibah dari Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali tersebut, tempat dan waktu penandatanganannya dilaksanakan serentak/secara bersama-sama di Gedung Wiswa Sabha Utama Provinsi Bali,” kata Pj Gubernur Mahendra Jaya.

Adapun total rincian dana hibah dari Provinsi Bali kepada KPU Daerah total sebesar Rp 155.982.346.000, Bawaslu Daerah total sebesar Rp 41.091.822.000, Polri total sebesar Rp 30.153.654.932, dan TNI total sebesar Rp 9.000.000.000. Sedangkan, total rincian dana hibah dari Kabupaten/Kota se-Bali, kepada KPU Daerah total sebesar Rp 300.979.217.700, Bawaslu Daerah total sebesar 80.727.144.000, Polri total sebesar Rp 68.635.098.200, dan TNI total sebesar Rp 24.370.476.800. 

Pj Gubernur yakin Pilkada serentak 2024 akan berjalan aman, lancar, dan sukses seperti pelaksanaan Pemilu 2024 Februari lalu. Menurut Pj Gubernur Pemilu 2024 berhasil dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilu yang demokratis, ditandai antara lain tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2024 di Bali melebihi target nasional yakni sebesar 83,34 persen. (Nasional mencapai 81,7%).  “Kami berharap pada Pemilihan Kepala Daerah mendatang, partisipasi pemilih di Provinsi Bali melampaui target partisipasi pemilih yang ditetapkan KPU, sebesar 75 persen,” ujarnya.

Selanjutnya integritas dan profesionalisme penyelenggara Pemilu secara umum sangat baik, indikatornya pelaksanaan pemilihan berjalan dengan aman dan lancar, memenuhi asas jujur, adil, transparan, dan akuntabel, sehingga Pemilu di Bali kemarin nyaris tanpa ada sengketa, di mana Provinsi Bali menjadi Provinsi pertama yang menetapkan hasil Pemilu. Sementara penegakan hukum Pemilu berkepastian, dengan semua masalah yang muncul dapat diselesaikan dengan baik mendasari Peraturan Perundangan yang berlaku. “Dengan kerja keras dan kebersamaan, ‘ngrombo’, kami optimis prinsip-prinsip tersebut bisa dipastikan diterapkan dalam pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2024,” tandas Pj Gubernur. 7 a, ant