Kuatkan Perempuan Hindu Dalam Kesetaraan Gender
Pemkot Denpasar Dukung Musprovlub WHDI Bali
DENPASAR, NusaBali - Pemkot Denpasar mendukung Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Provinsi Bali yang digelar di Ruang Mahottama Gedung Graha Sewakadharma, Minggu (4/8).
Acara yang berlangsung 4–5 Agustus 2024 ini dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati, ditandai dengan pemukulan gong.
Bintang menekankan pentingnya keseteraan dender yang diamanatkan konstitusi, yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah kita semua.
“Jika kita melihat realita kesetaraan gender di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat panjang. Ditambah budaya patriarki yang masih cukup melekat,” ujarnya.
Hadir di acara tersebut, Penjabat Gubernur (Pj) Bali Sang Made Mahendra Jaya, Ketua WHDI Denpasar Ny Agung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Denpasar Ny Ayu Kristi Arya wibawa, serta perwakilan WHDI se-Bali.
Bintang menyampaikan, data dan indeks baik itu indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender ataupun tingkat partisipasi angkatan kerja, antara laki-laki dan perempuan masih memiliki kesenjangan yang cukup tinggi. Tahun ini saja perbandingan 54:84, artinya dibutuhkan kerja kolaborasi dan sinergitas antarstakeholder termasuk organisasi WHDI dalam mewujudkan kesetaraan gender.
Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa menyatakan Kota Denpasar adalah satu-satunya kota di Bali dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Karenanya, isu kesetaraan gender masih menjadi perhatian pemkot.
“Artinya masih banyak fenomena di masyarakat di mana kaum perempuan termarginalkan dan diperlakukan tidak setara. WHDI sebagai wadah diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan wanita Hindu sekaligus menjaga kebudayaan adat serta tradisi agama Hindu di Bali khususnya di Kota Denpasar,” ujarnya.
Wikanti Yogi mengatakan kegiatan ini membahas mengenai isu-isu penting kesetaraan gender dalam wanita Hindu, serta akan membahas mengenai struktur kepengurusan WHDI Provinsi Bali, sekaligus penyampaian laporan pertanggungjawaban ketua WHDI yang telah berakhir. @ mis
Komentar