Puluhan Warga Terdampak Bencana Segera Terima Bansos

Bantuan perbaikan yang bersifat stimulan ini bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali.

 

Puluhan warga terdampak dan juga penanggung jawab fasilitas umum sudah menandatangani kwitansi pencairan bansos, yang difasilitasi oleh BPBD Buleleng pada Selasa (6/8). Total ada 43 pemohon dengan total nilai bantuan Rp 615.500.000. Sebanyak 33 permohonan perbaikan rumah masyarakat dengan total Rp 385.500.000, sarana prasarana perekonomian 3 usulan dengan nilai Rp 9.000.000 dan 7 usulan untuk fasilitas umum sebesar Rp 221.000.000.

 

Kepala Pelaksana BPBD Buleleng Putu Ariadi Pribadi dihubungi Rabu (7/8) kemarin mengatakan, usulan bansos dampak bencana ini terjadi di rentang bulan Maret-Juni. Mulai dari pohon tumbang, longsor, hingga korban bencana kebakaran yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian material. Besaran bantuan bervariasi disesuaikan dengan tingkat kerusakan akibat bencana.

 

“Nilai bantuan sesuai dengan usulan proposal ke Provinsi. Setelah penandatanganan kwitansi ini, bansos dampak bencana akan cair ke rekening masing-masing pemohon. Kami di BPBD Kabupaten hanya memfasilitasi saja,” ucap Ariadi.

 

Ariadi menyebut, bansos dampak bencana yang akan cair ini adalah usulan tahap pertama. BPBD Buleleng juga telah mengajukan usulan bansos tahap dua, untuk menampung usulan yang masih tercecer. Pada usulan tahap II ada total 17 usulan dengan nilai Rp 607.891.500. Sebanyak 15 pemohon rumah masyarakat dengan nilai Rp 542.891.500 dan 2 usulan fasilitas umum dengan nilai Rp 65.000.000.

 

“Pengusulannya sesuai dengan proposal, kemarin ada yang tercecer karena proposalnya belum selesai sehingga kita usulkan di tahap dua,” imbuh pejabat asal Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Buleleng ini.

 

Sementara itu untuk bansos dampak bencana, juga disiapkan dari APBD Buleleng melalui pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Pemanfaatan BTT untuk perbaikan kerusakan dampak bencana pun dapat terealisasi dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) bansos yang tidak direncanakan. Hanya saja, karena masih ada kuota bansos dampak bencana dari APBD Provinsi Bali, usulan diarahkan BPBD Bali.7 k23