DPRD Badung Gandeng Perusahaan Asal Korsel
Bahas Penanganan Sampah
MANGUPURA, NusaBali - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung berencana menggandeng salah satu perusahaan asal Korea Selatan (Korsel) bernama Keiko dalam membantu pemerintah untuk mencari solusi permasalahan sampah di Gumi Keris.
Bahkan perwakilan perusahaan tersebut sudah berkunjung ke Kantor DPRD Badung, Kamis (8/8) siang.
Perwakilan perusahaan asal Korsel tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Badung Putu Parwata. Turut hadir pula Kadis PUPR Badung Ida Bagus Surya Suamba, Kepala Dinas LHK Badung I Wayan Puja dan pejabat terkait di lingkungan Pemkab Badung.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas LHK Badung I Wayan Puja juga sudah langsung membeberkan persoalan sampah yang ada di Badung. Pun dengan perwakilan perusahaan Keiko juga turut membeberkan cara jitu mereka dalam menangani persoalan sampah di negaranya.
Sementara, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, mengatakan pertemuan dengan Keiko yang merupakan perusahaan BUMN milik pemerintah Korsel ini merupakan bagian dari kunjungan balasan. “Keiko ini adalah BUMN-nya pemerintah yang ada di Korsel yang khusus membuat regulasi tentang penanganan sampah,” ungkap Parwata.
Politisi PDIP asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara ini mengaku tertarik menggandeng perusahaan Kosel ini lantaran dianggap sukses menangani sampah di negara tersebut. Bahkan menurut penjelasan yang diterimanya, beberapa perusahaan yang menangani sampah di Korsel bahkan sampai kekurangan sampah karena regulasinya adalah bottom-up.
“Jadi dari penghasil sampah rumah tangga, industri umum dan lain sebagainya, destinasi-destinasi itu clear semuanya. Karena itulah kita berkunjung pada Juni lalu ke sana. Sekarang mereka melakukan kunjungan balasan ke Badung,” kata Parwata.
Dengan kedatangan perusahaan asa Korsel ini, Parwata berharap bisa membantu Badung dalam membuat regulasi. “Tapi mereka akan melihat kenyataan sampah di Badung dulu. Berapa ton sampah yang ada,” ucap Sekretaris DPC PDIP Badung ini.
Masih menurut Parwata, fakta yang terjadi di lapangan harus dilihat dari hulu hingga hilirnya, sehingga bisa dibuatkan regulasi. “Berapa sampah dan jenis sampahnya apa, nanti dibuatkan regulasi. Setelah ada regulasi baru akan dilakukan penanganan. Tidak ujug-ujug buat TPST pembakaran, nggak begitu,” bebernya.
Berdasarkan pemaparan dari perusahaan asal Korea itu, lanjut Parwata, yang ditekankan sangat penting adanya edukasi dari awal, yaitu dari sampah rumah tangga, hotel, vila industri, UMKM. Semua itu akan dibuatkan regulasi, sehingga penanganan sampah ini menjadi multiplayer efect ekonomi. “Tidak ujug-ujug semua dibakar, padahal memiliki nilai ekonomi. Jikapun ada residu yang harus dibakar, nilai ekonominya juga harus dicari,” kata Parwata.
“Selain clean and clear, harapan kita di Badung ini sampah bernilai ekonomi bagi masyarakat,” imbuhnya. @ ind
Komentar