Kemenpora Diminta Pantau Fasilitas di Daerah Atlet Potensial
SINGARAJA, NusaBali - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Buleleng menuntut Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperhatikan fasilitas bagi atlet-atlet potensial yang membela Indonesia di berbagai kejuaraan.
Salah satu yang jadi perhatian adalah fasilitas cabang olahraga panjat tebing di Buleleng yang dinilainya tidak mempunyai standar internasional.
Ketua KONI Buleleng I Ketut Wiratmaja mengetuk hati Kemenpora dan Bappenas RI. Sebab pada akhir 2023, kata Wiratmaja, pihaknya bersama jajaran KONI Bali dan Disdikpora Buleleng mengajukan permohonan untuk memperhatikan kondisi fasilitas, khususnya cabang olahraga panjat tebing di Buleleng.
"Ya sekitar Oktober 2023 kita sambangi Kemenpora dan Bappenas untuk memberikan proposal agar melihat venue panjat tebing kita. Karena venue itu sangat tidak memenuhi syarat. Padahal, ada atlet kita yang berjuang mewakili Indonesia di kejuaraan nasional maupun internasional," terang Wiratmaja, Kamis (8/8).
Menurut Wiratmaja, proprosal yang diajukan itu tidak lain karena Buleleng adalah daerah potensial melahirkan atlet panjat tebing yang akan mewakili Indonesia berkiprah di kancah internasional. Salah satu atlet andalan Buleleng, Ni Made Desak Rita Dewi yang memperkuat Tim Indonesia di Olimpiade Paris. Namun, kenyataan dibalik itu, para atlet berjuang dengan kondisi seadanya sebelum ditarik ke nasional.
"Semestinya Kemenpora, KONI pusat dan instansi lainnya melirik di daerah penyumbang atlet panjat tebing potensial atau cabor lainnya. Kalau ada fasilitas yang kurang, mungkin bisa dibenahi agar representatif," harap Wiratmaja.
Sejak mengunjungi Kemenpora sampai saat ini belum ada respon positif. Namun, Bappenas sempat turun pada November 2023. Saat itu, Wiratmaja mengaku dirinya yang memberikan presentasi terkait atlet-atlet potensial, khususnya di cabang olahraga panjat tebing. Juga sudah dikomunikasikan untuk venue panjat tebing. Karena sejauh ini tidak memiliki standar, bahkan venue Porprov tidak masuk kategori.
"Setelah kunjungan itu, belum ada lagi komunikasi untuk perbaikan venue dan lain sebagainya, yang tentunya menelan biaya besar," kata Ketut Wiratmaja. dar
Komentar