Golkar Bali Pastikan Rekomendasi Pilkada Tak Berubah

“Untuk rekomendasi yang sudah keluar ya tetap berlaku, yang akan dan masih berproses akan diambil alih oleh kepengurusan baru, yang sudah keluar ya tetap,” kata Sugawa Korry saat dihubungi di Denpasar, Senin (12/8). Sugawa mengatakan dirinya dan jajaran DPD I Golkar Bali saat ini sedang melakukan rapat di Jakarta, namun untuk pleno penetapan pelaksana tugas pengganti Airlangga Hartarto pada Selasa (13/8) tanpa melibatkan DPD.

Untuk itu, rekomendasi pasangan calon lainnya di Pilkada Serentak terutama di Bali masih menunggu keputusan pengurus baru. Hingga saat ini, Partai Golkar sudah menurunkan rekomendasi untuk Cabup-Cawabup di Pilkada Buleleng 2024, yaitu pasangan Nyoman Sugawa Korry-Made Sundayana, kemudian untuk Pilkada Jembrana pasangan I Nengah Tamba-Made Suardana. Sementara terkait pasangan calon yang digadang-gadang untuk Pilkada Badung, yaitu Wayan Suyasa dan Diesel Astawa, DPD Partai Golkar Bali masih merundingkan, sebab Diesel Astawa memutuskan mundur dari pencalonan.

“Kami sudah undang rapat Pak Suyasa, tetap dia maju, jadi kami carikan penggantinya untuk Diesel yang mundur karena tidak mungkin dipaksakan,” ujar Sugawa. Situasi yang dialami partai beringin setelah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan mundur dinilai mengejutkan. Selain Sugawa Korry, senior Partai Golkar di Bali Gede Sumarjaya Linggih turut merasa terkejut, ia yang juga merupakan Korwil DPP Golkar Bali, NTB, NTT mengatakan setelah pertemuan DPD hari Senin (12/8) akan berlanjut pertemuan DPP pada Selasa (13/8).

“Mungkin sekarang itu DPD bahas apa alasannya, segala macam kan. Kalau masalah lain-lain besok (hari ini), kalau yang DPP apa alasannya diplenokan oleh pak ketua umum,” ujarnya. Terpisah Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid menilai rapat pleno pada, Selasa (13/8) hari ini untuk memutuskan pelaksana tugas (Plt.) ketua umum (Ketum) Partai Golkar tidak perlu dilakukan melalui mekanisme voting.

"Tidak perlu ada voting dalam pemilihan Plt Ketum pada rapat pleno yang rencana akan digelar pada Selasa (13/8)," kata Meutya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin kemarin. Sebaliknya, dia menyarankan agar rapat pleno dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. "Menyarankan para waketum (wakil ketua umum) untuk duduk bersama, musyawarah mufakat untuk Plt. Ketum sehingga pleno dapat berjalan kondusif," ujarnya.

Dia menyarankan hal tersebut lantaran menilai para kader Partai Golkar masih terkejut dengan keputusan Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketum Partai Golkar. "Kader masih terkaget dengan keputusan Ketum. Jangan dipaksa untuk voting," ucapnya.

Dia pun mengingatkan agar segenap kader Partai Golkar mengedepankan soliditas partai di dalam penyelenggaraan rapat pleno. "Menjaga soliditas amat penting dan agar calon-calon yang akan berkontestasi menjaga cara-cara yang bermartabat," kata Ketua Komisi I DPR RI itu. 7 ant