Pembangunan Akomodasi Pariwisata Tak Terkendali

DENPASAR, NusaBali 

Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menyebut salah satu faktor penyebab banyaknya wisatawan mancanegara (wisman) yang berulah di Bali adalah masifnya pembangunan sarana akomodasi yang terkesan kurang terkendali. Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Adityajaya di Gedung Jayasabha, Jalan Surapati Nomor 1 Denpasar, Kamis (15/8).  

Salah satu persoalan Kamtibmas yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah upaya penanganan wisman yang belakangan ini kerap berulah di Pulau Dewata. Mahendra Jaya menyampaikan bahwa pemerintah daerah dan pusat telah memberi perhatian serius terhadap penanganan wisman yang sering membuat ulah di Bali. Bahkan, baru-baru ini pemerintah menggelar Rakor Penerapan Standar Pariwisata Berkualitas di Bali yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

Terkait dengan masih maraknya kasus wisman yang berulah di Bali, Mahendra Jaya memandang perlu adanya upaya penanganan terintegrasi dari hulu. “Ini harus kita tangani dari hulu,” ujar Mahendra Jaya.

Menurut analisisnya, salah satu faktor penyebab banyaknya wisman yang berulah di Bali adalah masifnya pembangunan sarana akomodasi yang terkesan kurang terkendali.  Menyikapi hal ini, Pemprov Bali telah membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan. Namun, tim tersebut belum bisa bekerja maksimal karena sistem pengurusan izin melalui OSS (Online Single Submission). 

“Ada beberapa kategori izin yang kewenangannya bukan di Pemprov. Jadi di lapangan, bangunannya tiba-tiba ada. Ini yang perlu kita evaluasi,” ujar Mahendra Jaya.

Mahendra Jaya juga menginformasikan rencana pembentukan tim task force yang melibatkan lintas kementerian. “Saya kira, Polda Bali juga harus dilibatkan dalam tim ini,” tambahnya. 

Ia sangat berharap dukungan dari jajaran Polda Bali dalam upaya penanganan kasus wisatawan asing yang berulah di Bali. “Kami juga punya Satpol PP Pariwisata yang bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan di kepolisian,” imbuhnya.

Terkait sektor pariwisata, Pj Gubernur Mahendra Jaya menegaskan bahwa Bali saat ini tengah mengembangkan quality tourism. Dalam pengembangan quality tourism, Pemprov Bali telah melakukan sejumlah langkah, salah satunya melalui penerapan pungutan wisatawan asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.  Hanya saja, dalam implementasinya, masih ada kelemahan dalam Perda tersebut, seperti belum adanya sanksi bagi wisman yang tidak membayar pungutan. “Selain itu, Perda juga belum mengatur insentif bagi pegawai yang bertugas memungut. Ini yang sedang kita revisi. Regulasinya harus kita tata terlebih dahulu,” beber Mahendra Jaya. 

Sementara Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Adityajaya menyampaikan salah satu poin commander wish yang diusungnya adalah mewujudkan Polda Bali yang Presisi dan Dharma (disiplin dan berintegritas, humanis, akuntabel, responsif, melayani dengan hati, serta adaptif). 

Dijelaskan olehnya, commander wish tersebut merupakan langkah strategis yang mencerminkan upaya serius Polda Bali dalam memastikan situasi Kamtibmas yang kondusif. Ia mengadopsi tagline ‘dharma’ untuk lebih mendekatkan jajaran Kepolisian Daerah Bali dengan masyarakat. Dipercaya mengemban tugas di Pulau Dewata, ia siap bekerja sama dengan jajaran pemerintah daerah untuk menjaga Bali tetap kondusif. “Tantangan ke depan pasti ada. Semoga kehadiran saya bisa diterima,” ujar alumni Akpol 1991, ini. 

Dalam kesempatan itu, Irjen Daniel juga menyinggung perhelatan Pilkada Serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. Irjen Daniel bersama jajaran siap membantu mengamankan pelaksanaan pesta demokrasi di Bali.  Sementara terkait upaya penanganan wisman berulah di Bali, Irjen Daniel juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung langkah pemerintah. a