Bawaslu Minta Linmas Jaga Integritas Pilkada 2024

Anggota Bawaslu Bali, Ketut Ariyani menekankan pentingnya peran Linmas yang memiliki fungsi melaksanakan ketenteraman, ketertiban di lingkungan, khususnya dalam menjaga keamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan pembinaan Linmas dalam rangka mendukung pengamanan Pemilihan Calon Gubernur Bali dan Calon Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 yang diselenggarakan Polda Bali di Denpasar, Kamis (15/8). “Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009, dalam helatan Pemilu dan Pilkada Satlinmas terlibat dalam pengamanan di lokasi TPS,” ujar Ariyani.

Lebih lanjut, dia mengingatkan pentingnya tugas Linmas di Pilkada Serentak nanti. Ariyani meminta Linmas tetap menjaga integritas, profesionalitas, dan netralitas dalam mengawal pelaksanaan Pilkada 2024. Sehingga harapannya akan terjamin situasi pelaksanaan Pilkada yang tertib, kondusif, damai, dan aman. 

“Meski tak berstatus pegawai pemerintah jajaran Linmas harus jaga netralitas. Menjaga netralitas bagi petugas Linmas berkaitan dengan upaya menjaga kondusifitas wilayah. Jika petugas Satlinmas menunjukkan keberpihakan secara terbuka, maka dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan,” ujar Ketua Bawaslu Bali periode 2018-2023, ini.

Menurut Ariyani Satuan Linmas berada di ring 1 pengamanan TPS. Jika mereka menunjukkan keberpihakan, hal ini bisa memicu permasalahan dan mengganggu kondusifitas di TPS.

Di hadapan ratusan peserta pembinaan, Ariyani mengajak seluruh personel Linmas untuk berperan aktif dalam menyebarkan informasi mengenai penyelenggaraan pemilihan dan berani melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu melalui pendekatan sosialisasi yang humanis. Menurutnya, kedekatan Linmas dengan masyarakat dapat menjadi jembatan penting dalam transfer pengetahuan tersebut. Dari hasil pemetaan kerawanan, politik uang masih menjadi isu kerawanan serius. Kami sangat membutuhkan bantuan Satlinmas untuk mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilih berdasarkan hati nurani, bukan karena uang,” ujarnya.

Sementara itu salah satu peserta Ketut Darpa asal Klungkung, mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam menghilangkan praktik politik uang di masyarakat. “Sulit rasanya menghilangkan politik uang, karena kasusnya sangat sulit dibuktikan. Selain itu, karena jarang masyakarat yang berani melapor. Masyarakat sering merasa muak dengan calon yang setelah terpilih melupakan rakyatnya, sehingga mereka cenderung menerima saja uang dari semua calon kepala daerah yang memberikan,” ungkap Darpa.

Menanggapi hal tersebut, Ariyani menjelaskan bahwa politik uang terjadi karena ada pihak yang memberi dan ada yang mau menerima. “Benar, masyarakat merasa kecewa, tetapi untuk mewujudkan demokrasi yang bersih, kita harus memutus rantai penerima ini. Jangan mau terima uangnya, dan segera laporkan kepada Bawaslu, jangan takut melaporkan karena ada mekanisme informasi awal, informasi awal tersebut pasti akan segera ditindaklanjuti oleh pengawas dan indentitas yang memberikan informasi sudah tentu dirahasiakan,” ujar Ariyani. a