Yasonna Di-reshuffle, PDIP Nilai Ada Masalah

Salah satu yang terkena reshuffle adalah kader PDIP yang menduduki posisi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly. Presiden secara resmi melantik tiga jabatan menteri dan satu wakil menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8). Para menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Ketiga menteri yang dilantik, yaitu Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggantikan Yasonna H Laoly; Rosan Perkasa Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menggantikan Bahlil Lahadalia; dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan Arifin Tasrif.

Selain itu, Presiden Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Nezar Patria. Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Presiden Jokowi juga melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan. 

Menanggapi dicopot menteri dari PDIP jelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi ini, DPP PDI Perjuangan (PDIP) menduga ada masalah besar yang sedang terjadi di balik keputusan reshuffle kabinet. Apalagi, reshuffle-nya Yasonna Laoly dan Arifin Tasrif tak lebih dari 60-an hari jelang berakhirnya pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dalam konferensi pers di Gedung Kantor Pusat partai di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin kemarin mengatakan secara prinsipil PDIP tak bisa menolak atau menyetujui keputusan presiden itu karena hak reshuffle kabinet adalah hak prerogatif seorang presiden. Namun, dari sisi penilaian terhadap sebuah kebijakan, PDIP melihat sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. 

Pertama, Yasona direshuffle padahal kabinet tinggal bekerja kurang dua bulan lagi. Ini menimbulkan pertanyaan tentang apa alasan sebenarnya reshuffle kedua menteri itu. “(Apa) karena Pak Yasonna mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP Partai kemarin,” kata Djarot. Diketahui, PDIP memang baru melaksanakan perpanjangan kepengurusan DPP PDIP dari tahun 2020-2024, menjadi DPP PDIP periode 2020-2025, dengan Megawati sebagai ketua umum dan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal.

Perpanjangan itu langsung diurus dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan kabarnya Presiden Jokowi kaget karena ia tak dimintai tanggapan atas perubahan waktu kepengurusan itu. Jika perpanjangan itu tak disahkan, maka PDIP wajib melaksanakan kongres partai pada tahun 2024, saat Jokowi masih menjabat presiden.

Sementara adalah praktik biasa di kalangan politik, unsur kekuasaan bisa mengatur jalannya kongres partai, hingga personel pengurus partai yang hendak ditunjuk. Dengan pengesahan itu, PDIP kini punya waktu hingga 2025 untuk melaksanakan kongres, lepas dari kemungkinan pengaruh pemerintahan Presiden Jokowi. Kembali ke Djarot, pertanyaan kedua yang muncul adalah apakah penghentian Yasonna adalah karena hadir di deklarasi Edy Rahmayadi sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Diketahui Edi Rahmayadi akan bertarung melawan menantu Jokowi bernama Bobby Nasution yang merupakan mantan kader PDIP yang sudah jadi kutu loncat ke Gerindra.

“Kedua, apakah Pak Yasona diberhentikan karena sebagai kader partai beliau kemarin mengikuti acara deklarasi di Medan yaitu deklarasi untuk mencalonkan Eddy Rahmayadi,” katanya. Tanda tanya ketiga adalah soal ketidakhadiran Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 saat pelantikan menteri baru.

Bagi PDIP, kata Djarot, etika pemerintahan yang benar adalah seorang presiden tidak mengambil keputusan strategis di akhir masa jabatan, demi tak mewariskan beban masalah untuk pemerintahan berikutnya. Itu terjadi di era Pemerintahan Gus Dur, Megawati, lalu pemerintahan SBY. “Kita juga mempertanyakan apakah reshuffle kabinet itu juga hasil dari Pak Jokowi dengan presiden terpilih yaitu Pak Prabowo? Karena kita lihat tadi Pak Prabowo tidak menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah ya, reshuffle tadi pagi saya melihat beliau tidak hadir,” urai Djarot.

Terpisah Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyebut ia bertemu dengan Presiden Joko Widodo satu hari sebelum perombakan (reshuffle) kabinet. “Kemarin Magrib, seusai salat Magrib, saya bertemu Presiden RI Joko Widodo. Beliau memanggil saya dan saya sampaikan, baru beliau pulang dari IKN. Saya sampaikan kepada beliau, Bapak Presiden, terima kasih atas kepercayaan, kesempatan, yang diberikan kepada saya untuk membantu Bapak sebagai Menteri Hukum dan HAM’,” kata Yasonna saat menjadi inspektur upacara Hari Pengayoman Ke-79 di Lapangan Upacara Kemenkumham, Jakarta, Senin kemarin.

Yasonna mengatakan bahwa dalam pertemuan itu, ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah mempercayakan jabatan Menkumham kepada dirinya selama hampir 10 tahun. Menurut dia, pertemuan dengan Jokowi berjalan santai. Jokowi juga bertanya perihal hal-hal yang masih tertunda atau pending matters di Kemenkumham.

“Hanya canda-canda saja, kami ketawa-ketawa saja. Beliau menanyakan pending matters, beberapa saya sampaikan ada yang perlu saya titip nanti ke menteri yang baru,” ucapnya ditemui usai upacara. Ia menyebut, Jokowi tidak menyampaikan alasan di balik reshuffle tersebut. Menurutnya, perombakan menteri merupakan wewenang penuh Presiden.

“Enggak ada. Saya juga enggak mau [tahu]. Ini ‘kan jabatan, amanah. Dan soal reshuffle, mengganti itu sepenuhnya kewenangan, itu hak prerogatif Presiden,” tuturnya. Di sisi lain, Yasonna mengaku telah bersiap dan mengemasi barangnya sebelum pelantikan Menkumham baru pada Senin ini. “Seperti yang dua hari lalu saya katakan, karena memang kami sudah menangkap sense (firasat, red.) itu dan saya sudah tahu. Saya katakan [saya] lebih dari siap, bahkan saya sudah menyampaikan ke ajudan, ke beberapa staf saya, be ready, siap-siap, barang-barang saya sudah sedikit kemas-kemas,” katanya.

Bagi Yasonna, meninggalkan jabatan Menkumham bukan sesuatu yang mendadak. Dia mengaku memang bakal mengundurkan diri pada pertengahan September 2024, untuk bersiap dilantik sebagai anggota DPR RI pada Oktober. “So (jadi), sudah sangat siap lahir batin,” ucapnya. 7 k22, ant