Dewan Ingatkan Defisit APBD Bali

DENPASAR, NusaBali

Fraksi DPRD Provinsi Bali memberikan pandangan kritis terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024 Provinsi Bali. Dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (19/8) Dewan Bali meminta Pemprov Bali lebih hati-hati dengan persoalan defisit APBD Bali.

Dalam sidang yang dihadiri Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ni Wayan Sari Galung kemarin menyebutkan perubahan APBD 2024 dilatarbelakangi oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Fraksi PDIP mencatat peningkatan pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp 6,84 triliun (meningkat 7,75 persen) dari sebelumnya. Namun, peningkatan belanja daerah mencapai Rp 7,77 triliun, serta defisit yang dirancang sebesar Rp 929,59 miliar. 

Sari Galung menyampaikan catatan kritis, terutama terkait target Pendapatan Retribusi Daerah dalam Perubahan APBD 2024 yang direncanakan meningkat drastis menjadi Rp 314,22 miliar atau naik sebesar 430,67 persen dibandingkan dengan APBD Induk 2024 yang sebesar Rp 59,21 miliar. 

“Pentingnya kehati-hatian dalam menutup defisit dengan pinjaman jangka pendek, mengingat batas maksimal defisit APBD dan pembiayaan utang daerah harus tetap dipatuhi. Target ini perlu dikaji ulang, mengingat hingga 31 Juli 2024, realisasi pendapatan retribusi baru mencapai Rp 11,53 miliar atau 19,48 persen,” ujar Sari Galung.

Fraksi PDIP juga menyoroti rencana Pemerintah Provinsi Bali untuk menutup defisit anggaran dengan pinjaman sebesar Rp 842,85 miliar. Ia mengingatkan pentingnya memperhatikan ketentuan terkait batas maksimal kumulatif defisit APBD dan batas maksimal pembiayaan utang daerah. “Pinjaman jangka pendek harus dilunasi dalam tahun anggaran yang sama, sehingga perlu kehati-hatian dalam merencanakan dan menggunakan dana pinjaman tersebut,” ujar Srikandi PDIP asal daerah pemilihan Denpasar, ini.

Sedangkan, juru bicara Fraksi Golkar, Ni Putu Yuli Artini mengungkapkan dengan proyeksi defisit anggaran mencapai Rp 929 miliar atau 13,58 persen, harus ditutup dengan pembiayaan netto yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Sementara disisi lain, Ketua Fraksi Gerindra I Ketut Juliarta menyoroti kenaikan belanja hibah yang meningkat sebesar 16,17 persen dari Rp 989 miliar menjadi Rp 1,1 triliun. Juliarta meminta klarifikasi apakah angka ini sudah termasuk belanja hibah yang difasilitasi Dewan sesuai kesepakatan. “Kami meminta penjelasan dari Pj Gubernur mengenai penurunan pos lain-lain PAD yang sah dari Rp 632 miliar menjadi Rp 369 miliar yang mengalami penurunan signifikan sebesar 41,57 persen,” jelas Juliarta. cr79