Gde Wirajaya Tekankan Penguatan Regulasi dan Efisiensi Pengelolaan APBD Bali

DENPASAR, NusaBali.com - Rapat Paripurna ke-22 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 yang digelar pada Senin (19/8) di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi Bali, menghadirkan berbagai pandangan fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

Menyadari pentingnya pariwisata bagi perekonomian Bali, Gde Wirajaya mengusulkan beberapa langkah untuk menjadikan pariwisata Bali lebih berkelanjutan, seperti perlindungan lahan pertanian, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan edukasi kepada pelaku bisnis serta wisatawan mengenai praktik ramah lingkungan. "Pengembangan infrastruktur publik yang bermanfaat langsung bagi penduduk lokal, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi pedesaan, juga harus menjadi prioritas," ujarnya.

Tidak ketinggalan, fraksi ini mendorong pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 8 tentang pungutan wisatawan asing untuk dioptimalkan sebagai kontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Mereka juga menyoroti potensi perdagangan karbon di Bali, terutama dengan mengoptimalkan luas hutan yang ada sebagai sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.

Di penghujung pandangannya, Gde Wirajaya Wisna juga menyampaikan harapannya agar anggota DPRD yang baru terpilih dapat menjalankan amanah rakyat dengan baik, serta memberikan dukungan kepada Pj Gubernur Bali dalam mengemban tugasnya saat ini, termasuk jika nantinya diamanatkan untuk menjadi pimpinan KPK. "Kami berharap pandangan umum kami ini dapat ditindaklanjuti dengan baik dan cermat demi terwujudnya cita-cita kita bersama," tutupnya.

Rapat paripurna ini juga diwarnai dengan pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan oleh Ni Wayan Sari Galung, Fraksi Partai Golkar oleh Ni Putu Yuli Artini, Fraksi Gerindra oleh I Ketut Juliarta, dan Fraksi Demokrat oleh I Komang Nova Sewi Putra. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangan mereka terkait berbagai isu dalam perubahan APBD Provinsi Bali tahun 2024.