Setwan DPRD Bali dan Forward Studi Tiru Penataan Aliran Sungai

Kunjungan ini merupakan Studi Tiru yang mengusung tema 'Penataan Aliran Sungai Sebagai Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Persoalan Banjir'.

Dipimpin Kasubag Tata Kepegawaian, Humas, Protokol Sekretariat DPRD Bali, Kadek Putra Suantara, serta didampingi oleh Ketua Forward DPRD Bali, Made Arnyana, rombongan ini juga terdiri dari puluhan wartawan yang biasa meliput di lingkungan DPRD Bali. Kedatangan rombongan dari Bali ini diterima Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Nugraha Riyadi, yang juga bertindak sebagai Plh Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

Nugraha membeber mengenai kondisi Jakarta yang unik, dengan 13 aliran sungai dari hulu bermuara di ibu kota ini. Namun, pengelolaan sungai-sungai ini sebagian besar masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah DKI Jakarta hanya berwenang untuk mengelola dan mengeruk lumpur di sungai tersebut. Jakarta, yang kini menjadi daerah tangkapan air dari hulu, menghadapi tantangan besar karena penurunan permukaan tanah yang membuat air laut lebih tinggi dari daratan, terutama di wilayah utara Jakarta. Inilah yang menyebabkan ancaman banjir rob menjadi semakin nyata.

Selain itu, perubahan tata guna lahan yang cepat di Jakarta, ditambah dengan pertumbuhan populasi dan pembangunan yang pesat, membuat tantangan penanganan banjir semakin kompleks. “Jakarta dilalui oleh 13 sungai, dan dengan intensitas hujan yang tinggi serta sebagian wilayah yang berada di bawah permukaan laut, banjir menjadi ancaman yang tak terhindarkan,” jelas Nugraha.

Ia juga mencatat, meski jumlah RW yang terdampak banjir menurun dari 925 di tahun 2020 menjadi 357 RW pada tahun berikutnya, tantangan ini masih jauh dari selesai. Strategi pemerintah DKI Jakarta dalam menangani banjir pun dijabarkan dengan rinci, meliputi tiga tahap: pra banjir, saat banjir, dan pasca banjir. Di tahap pra banjir, mereka melakukan pengurasan dan pengerukan waduk, serta perawatan pompa dan pompa mobile. Saat banjir melanda, pompa-pompa ini dioperasikan untuk mengendalikan air, sementara setelah banjir surut, berbagai pihak terkait bergotong royong membersihkan sisa-sisa banjir.

Nugraha menambahkan, Pemprov DKI Jakarta kini menerapkan pendekatan Nature-Based Solutions (NBS) untuk pengendalian banjir, sebuah solusi yang mengembalikan pengelolaan air ke tangan alam. “Dengan pendekatan yang kembali ke alam, sudah saatnya NBS diterapkan dalam proyek-proyek infrastruktur,” ujarnya.

Setelah menyimak pemaparan yang begitu mendalam, Kasubag Tata Kepegawaian, Humas, Protokol Sekretariat DPRD Bali Kadek Putra Suantara menyampaikan harapannya agar studi tiru ini menjadi masukan berharga bagi Bali dalam menata aliran sungai dan menangani banjir, meski ancaman banjir di Bali tidak sebesar di Jakarta. Namun, di beberapa daerah perkotaan seperti Denpasar dan Badung, banjir masih menjadi persoalan yang perlu diantisipasi dengan serius. “Ini adalah kesempatan bagi kita untuk belajar dan membawa pulang pengetahuan yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah. Dengan informasi yang disampaikan oleh teman-teman media, kami berharap pengelolaan sungai dan penanganan banjir di Bali bisa lebih optimal,” kata Kadek Putra. isu