Gubernur Sodok Fraksi Panca Bayu
Versi Pastika, tingginya belanja tak langsung dalam postur APBD Bali tidak terlepas dari minimnya urusan kewenangan provinsi
Terkait Belanja Tak Langsung dalam Postur APBD Bali 2017
DENPASAR, NusaBali
Pandangan Fraksi Gabungan Panca Bayu DPRD Bali (NasDem-Hanura-PKPI-PAN) terkait masih tingginya belanja tak langsung dalam postur APBD Bali 2017, direspons Gubernur Made Mangku Pastika. Dalam sidang paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala De-npasar, Selasa (15/8), Gubernur Pastika balik menohok Fraksi Panca Bayu.
Dalam sidang sebelumnya dengan agenda pandangan fraksi-fraksi DPRD Bali, Fraksi Panca Bayu menuding besaran belanja tak langsung di postur APBD terlalu besar. Melalui juru bicaranya, Ni Made Arini (dari Hanura), Fraksi Panca Bayu menyatakan belanja tak langsung mencapai Rp 4,5 triliun atau sekitar Rp 69,5 persen dari total APBD Bali 2017 yang besarnya Rp 6,2 triliun. Besaran belanja tak langsung ini dianggap tidak mencerminkan semangat yang pro rakyat dalam kegiatan pembangunan masyarakat.
Namun, Gubernur Pastika menyatakan tidak sepakat dengan pandangan Fraksi Panca Bayu tersebut. Menurut Pastika, pandangan Fraksi Panca Bayu itu tidak tepat. “Saya tidak sependapat dengan pandangan Fraksi Panca Bayu, yang menyebutkan besaran belanja tak langsung tidak mencerminkan semangat yang pro rakyat dalam kegiatan,” tegas Pastika dalam sidang paripurna kemarin.
Pastika menegskan, belanja tak langsung yang tinggi ini tidak terlepas dari minimnya urusan kewenangan yang menjadi tanggung jawab provinsi. “Sementara kesenjangan pembangunan di Bali saat ini masih tinggi. Ini mengharuskan posting pembiayaan dalam rangka pemerataan pembangunan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK),” tandas Pastika.
Di samping itu, kata Pastika, pelaksanaan hibah daerah tahun 2017 ini sangat tinggi, dengan adanya Pilgub Bali 2018. “Masih cukup tingginya dana BOS kepada kabu-paten/kota dan hibah kepada kelompok masyarakat, menyebabkan proporsi belanja tidak langsung masih mendominasi dalam penganggaran,” jelas mantan Kapolda Bali ini.
Seusai sidang paripurna kemarin, Pastika sempat membeberkan sejumlah anggaran yang dialokasikan sebagai belanja tak langsung. “Tahun ini kita banyak keluarkan hibah seperti Dana Pilgub Bali 2018 untuk KPU Bali, dana pengawasan Pilgub Bali 2018 untuk Bawaslu Bali, hingga dana keamanan. Besarannya hampir Rp 400 miliar itu,” kata Pastika.
Belum lagi dana hibah kemasyarakatan yang sifatnya tetap setiap tahun, seperti dana KONI, dana PMI, dan dana Pramuka. “BKK kita juga banyak. Belanja tidak langsung juga itu ke kabupaten/kota. Ada bantuan desa pakraman yang besarnya 1.488 (desa pakraman) x Rp 250 juta, serta bantuan untuk subak sebesar 3.000 (unit subak) x Rp 50 juta. Itu semua belanja tidak langsung,” katanya.
Pastika juga menyinggung dana hibah untuk masyarakat yang difasilitasi 55 anggota DPRD Bali. “Bayangkan, dana hibah yang difasilitasi DPRD bali ini besarnya 55 (orang) x Rp 3,5 miliar di APBD Induk 2017. Belum lagi tambahan dana hibah di APBD Perubahan 2017. Kita catat total itu ada Rp 350 miliar. Ada lagi bedah rumah, Simantri, dan lain-lainnya. Semua itu kan diterima rakyat secara langsung,” beber Pastika.
Menurut Pastika, di satu sisi ada delima Pemprov Bali, karena banyak pendapatan yang turun. Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor juga termasuk yang menurun. Dari hasil pajak itu, sepertiganya harus diserahkan ke kabupaten/kota. Misalnya, bila dapat Rp 1 triliun, itu hampir sebesar Rp 350 miliar harus ditransfer ke kabupaten/kota.
“Pak Wagub (Ketut Sudikerta) nanti saya suruh sosialisasi teknik penyusunan anggaran, supaya masyarakat paham. Ini kan uang kita yang prinsipnya harus transparan. Semua kelihatan di situ. Bagaimana kita mengalokasikan duit kita itu, berapa sih sebenarnya untuk tunjangan, untuk bedah rumah bagi rakyat, berapa pula untuk Gerbangsadu, Simantri, dan hibah kan langsung ke rakyat,” ungkap Jenderal Bintang Tiga yang mantan Asisten Perencanaan Mabes Polri ini.
Sekadar dicatat, postur APBD Bali Induk Tahun 2017 ditetapkan mencapai Rp 6,2 triliun. Belanja daerah dalam APBD Bali Tahun 2017 terdiri dari Belanja Tak Langsung sebesar Rp 4,6 triliun lebih dan Belanja Langsung mencapai Rp 1,6 triliun lebih.
Sedangkan postur APBD Perubahan Tahun 2017 dirancang Rp 6,4 triliun. Tapi, ini kemudian turun menjadi Rp 6,6 triliun dari rencana awal Rp 6,4 triliun. Rencananya, APBD Perubahan Tahun 2017 akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPRD Bali dengan agenda penetapan APBD Perubahan 2017 di Gedung Dewan, Rabu (16/8) ini.
Sementara itu, Ketua Fraksi Panca Bayu DPRD Bali, I Kadek Nuartana, menyatakan pandangan fraksinya adalah menuntut transparansi. ”Kita beda pandangan sudah biasa, tetapi konteksnya kita itu kan minta penjelasan,” ujar Kadek Nuartana saat dikonfirmasi NusaBali terkait tohokan Gubernur Pastika, Selasa kemarin.
“Jadi, kenapa? Soal jawaban Gubernur tadi di sidang paripurna, itu bisa kita terima,” lanjut pentolan Fraksi Panca Banyu dari PKPI Dapil Karangasem ini. Nuartana sendiri baru saja menjabat sebagai Ketua Fraksi Panca Bayu DPRD Bali, menggantikan I Wayan Kari Subali (dari NasDem Dapil Karangasem). *nat
DENPASAR, NusaBali
Pandangan Fraksi Gabungan Panca Bayu DPRD Bali (NasDem-Hanura-PKPI-PAN) terkait masih tingginya belanja tak langsung dalam postur APBD Bali 2017, direspons Gubernur Made Mangku Pastika. Dalam sidang paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala De-npasar, Selasa (15/8), Gubernur Pastika balik menohok Fraksi Panca Bayu.
Dalam sidang sebelumnya dengan agenda pandangan fraksi-fraksi DPRD Bali, Fraksi Panca Bayu menuding besaran belanja tak langsung di postur APBD terlalu besar. Melalui juru bicaranya, Ni Made Arini (dari Hanura), Fraksi Panca Bayu menyatakan belanja tak langsung mencapai Rp 4,5 triliun atau sekitar Rp 69,5 persen dari total APBD Bali 2017 yang besarnya Rp 6,2 triliun. Besaran belanja tak langsung ini dianggap tidak mencerminkan semangat yang pro rakyat dalam kegiatan pembangunan masyarakat.
Namun, Gubernur Pastika menyatakan tidak sepakat dengan pandangan Fraksi Panca Bayu tersebut. Menurut Pastika, pandangan Fraksi Panca Bayu itu tidak tepat. “Saya tidak sependapat dengan pandangan Fraksi Panca Bayu, yang menyebutkan besaran belanja tak langsung tidak mencerminkan semangat yang pro rakyat dalam kegiatan,” tegas Pastika dalam sidang paripurna kemarin.
Pastika menegskan, belanja tak langsung yang tinggi ini tidak terlepas dari minimnya urusan kewenangan yang menjadi tanggung jawab provinsi. “Sementara kesenjangan pembangunan di Bali saat ini masih tinggi. Ini mengharuskan posting pembiayaan dalam rangka pemerataan pembangunan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK),” tandas Pastika.
Di samping itu, kata Pastika, pelaksanaan hibah daerah tahun 2017 ini sangat tinggi, dengan adanya Pilgub Bali 2018. “Masih cukup tingginya dana BOS kepada kabu-paten/kota dan hibah kepada kelompok masyarakat, menyebabkan proporsi belanja tidak langsung masih mendominasi dalam penganggaran,” jelas mantan Kapolda Bali ini.
Seusai sidang paripurna kemarin, Pastika sempat membeberkan sejumlah anggaran yang dialokasikan sebagai belanja tak langsung. “Tahun ini kita banyak keluarkan hibah seperti Dana Pilgub Bali 2018 untuk KPU Bali, dana pengawasan Pilgub Bali 2018 untuk Bawaslu Bali, hingga dana keamanan. Besarannya hampir Rp 400 miliar itu,” kata Pastika.
Belum lagi dana hibah kemasyarakatan yang sifatnya tetap setiap tahun, seperti dana KONI, dana PMI, dan dana Pramuka. “BKK kita juga banyak. Belanja tidak langsung juga itu ke kabupaten/kota. Ada bantuan desa pakraman yang besarnya 1.488 (desa pakraman) x Rp 250 juta, serta bantuan untuk subak sebesar 3.000 (unit subak) x Rp 50 juta. Itu semua belanja tidak langsung,” katanya.
Pastika juga menyinggung dana hibah untuk masyarakat yang difasilitasi 55 anggota DPRD Bali. “Bayangkan, dana hibah yang difasilitasi DPRD bali ini besarnya 55 (orang) x Rp 3,5 miliar di APBD Induk 2017. Belum lagi tambahan dana hibah di APBD Perubahan 2017. Kita catat total itu ada Rp 350 miliar. Ada lagi bedah rumah, Simantri, dan lain-lainnya. Semua itu kan diterima rakyat secara langsung,” beber Pastika.
Menurut Pastika, di satu sisi ada delima Pemprov Bali, karena banyak pendapatan yang turun. Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor juga termasuk yang menurun. Dari hasil pajak itu, sepertiganya harus diserahkan ke kabupaten/kota. Misalnya, bila dapat Rp 1 triliun, itu hampir sebesar Rp 350 miliar harus ditransfer ke kabupaten/kota.
“Pak Wagub (Ketut Sudikerta) nanti saya suruh sosialisasi teknik penyusunan anggaran, supaya masyarakat paham. Ini kan uang kita yang prinsipnya harus transparan. Semua kelihatan di situ. Bagaimana kita mengalokasikan duit kita itu, berapa sih sebenarnya untuk tunjangan, untuk bedah rumah bagi rakyat, berapa pula untuk Gerbangsadu, Simantri, dan hibah kan langsung ke rakyat,” ungkap Jenderal Bintang Tiga yang mantan Asisten Perencanaan Mabes Polri ini.
Sekadar dicatat, postur APBD Bali Induk Tahun 2017 ditetapkan mencapai Rp 6,2 triliun. Belanja daerah dalam APBD Bali Tahun 2017 terdiri dari Belanja Tak Langsung sebesar Rp 4,6 triliun lebih dan Belanja Langsung mencapai Rp 1,6 triliun lebih.
Sedangkan postur APBD Perubahan Tahun 2017 dirancang Rp 6,4 triliun. Tapi, ini kemudian turun menjadi Rp 6,6 triliun dari rencana awal Rp 6,4 triliun. Rencananya, APBD Perubahan Tahun 2017 akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPRD Bali dengan agenda penetapan APBD Perubahan 2017 di Gedung Dewan, Rabu (16/8) ini.
Sementara itu, Ketua Fraksi Panca Bayu DPRD Bali, I Kadek Nuartana, menyatakan pandangan fraksinya adalah menuntut transparansi. ”Kita beda pandangan sudah biasa, tetapi konteksnya kita itu kan minta penjelasan,” ujar Kadek Nuartana saat dikonfirmasi NusaBali terkait tohokan Gubernur Pastika, Selasa kemarin.
“Jadi, kenapa? Soal jawaban Gubernur tadi di sidang paripurna, itu bisa kita terima,” lanjut pentolan Fraksi Panca Banyu dari PKPI Dapil Karangasem ini. Nuartana sendiri baru saja menjabat sebagai Ketua Fraksi Panca Bayu DPRD Bali, menggantikan I Wayan Kari Subali (dari NasDem Dapil Karangasem). *nat
Komentar