Forward DPRD Bali Pelajari Jurus DKI Jakarta Tangani Banjir
JAKARTA, NusaBali - Dalam upaya mendalami strategi penanganan banjir dan pengelolaan sungai, Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Bali bersama Forum Wartawan Dewan (Forward) DPRD Provinsi Bali mengunjungi Setwan DPRD DKI Jakarta, Jumat (23/8).
Misi mereka mempelajari tata kelola aliran sungai di ibu kota sebagai referensi untuk memberikan masukan berharga bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam pencegahan dan penanganan banjir.
Dipimpin Kasubag Tata Kepegawaian, Humas, dan Protokol Setwan DPRD Bali, Kadek Putra Suantara dan Ketua Forward DPRD Bali, Made Arnyana, rombongan puluhan wartawan ini diterima Agus Hermanto, Kasubag Publikasi dan Informasi Humas dan Protokol Setwan DPRD DKI Jakarta.
Kadek Putra Suantara mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan lanjutan dari studi tiru yang telah dilakukan sehari sebelumnya di Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta. Tujuan utama adalah memahami dukungan DPRD DKI Jakarta terhadap Dinas SDA dalam pencegahan dan penanganan banjir, serta peran legislatif dalam mendukung program-program tersebut.
“Dukungan positif dari dewan sangat penting karena banjir merupakan isu strategis. Jika tidak ditangani dengan baik, dampaknya bisa meluas secara nasional, mengingat Jakarta adalah pusat ekonomi dan politik. Banjir di Jakarta tentu mempengaruhi ekonomi dan aktivitas masyarakat serta menjadi perhatian nasional. Kami juga ingin mempelajari peranan media dalam pengawasan ini,” jelas Putra Suantara.
Sementara Agus Hermanto menambahkan bahwa DPRD DKI Jakarta memprioritaskan penanganan banjir dan kemacetan. Dukungan DPRD mencakup anggaran dan pengelolaan sungai. “Masalah banjir memang kompleks dan tetap menjadi isu utama setiap pergantian kepemimpinan,” katanya.
Dalam hal kehumasan, DPRD DKI Jakarta memanfaatkan media sosial seperti Instagram Reels dan YouTube Shorts untuk mensosialisasikan program penanganan banjir. Informasi disampaikan dalam format yang segar, singkat, dan padat agar pesan sampai ke publik dengan efektif.
Agus Hermanto menekankan pentingnya evaluasi rutin terhadap efektivitas penanganan banjir. Anggota dewan sering turun ke lapangan, terutama saat banjir, dan Komisi D bertanggung jawab dalam hal ini. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menentukan kebutuhan perbaikan atau penyesuaian anggaran. “Biasanya, Komisi D menangani masalah pembangunan dan rapat kerja diadakan untuk evaluasi dan penyesuaian anggaran jika diperlukan,” tambahnya.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Agus Hermanto mengungkapkan sudah terbukti terjadi pengurangan titik genangan banjir di Jakarta. Ia mengakui bahwa meskipun ada kemajuan, pembebasan lahan tetap menjadi kendala utama. Proses ini memerlukan negosiasi cermat dengan warga untuk mencapai kesepakatan harga yang adil. “Pembebasan lahan melibatkan proses diskusi dan audiensi dengan masyarakat untuk menemukan titik temu mengenai harga yang tepat,” pungkasnya. 7 isu
1
Komentar