Pencetakan KTP di Mesin ADM Sudah Dihapus
Disdukcapil Denpasar Fokus Penggunaan IKD
DENPASAR, NusaBali - Pencetakan e-KTP pada mesin anjungan Dukcapil mandiri (ADM) resmi dihapus setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat rekomendasi penggunaan identitas kependudukan digital (IKD) melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Dengan keluarnya surat tersebut pencetakan e-KTP pada ADM dihapuskan.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar I Dewa Gde Juli Artabrata, Senin (26/8). Menurutnya, saat ini ADM di Kota Denpasar ada 7 unit. Dari total tersebut 6 unit pengadaan dari Disdukcapil dan 1 unit milik Desa Tegal Harum, Denpasar Barat yang mesinnya dari CSR.
Kata Dewa Juli, pencetakan e-KTP sebelumnya bisa dilakukan di ADM namun kini resmi dihapus. “Soalnya pusat memfokuskan ke penggunaan IKD. Jadi sejak terbitnya Permendagri 72, pencetakan e-KTP sudah dihapus. Kalau di kantor Disdukcapil masih bisa,” ujarnya.
Dewa Juli mengungkapkan, selain e-KTP, administrasi kependudukan (adminduk) lainnya masih bisa dicetak lewat ADM seperti pencetakan kartu keluarga (KK), pencetakan akta, surat pindah, kartu identitas anak (KIA). Sementara, saat ini Disdukcapil Kota Denpasar belum memastikan akan melakukan penambahan mesin ADM.
Akan tetapi pihaknya sudah menerima pemberitahuan dari Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur yang kemungkinan akan melakukan pengadaan mesin ADM lewat CSR. “Desa Kesiman Kertalangu yang sudah mengajukan, kami nanti tinggal instal aplikasi saja,” kata Dewa Juli.
Dia mengatakan, Disdukcapil menginginkan untuk penambahan lebih banyak mesin ADM lagi. Namun, saat ini pihaknya masih kekurangan anggaran, idealnya anggaran yang diperlukan untuk pengadaan mesin ADM Rp 200 juta. “Kalau kami menginginkan sebanyak-banyaknya. Agar pengurusan adminduk lebih simpel lagi tidak lagi ribet di kantor. Tapi kan kami harus amprah anggaran dulu,” ucapnya.
Kata dia, rata-rata pengguna mesin ADM untuk mencetak adminduk per bulan bisa sampai 20-100. “Pengguna cukup banyak karena tidak ribet. Anggaran kami yang kurang, kalau desa/kelurahan mampu melakukan pengadaan dari CSR kan itu lebih bagus. Kami juga dorong itu karena mereka kan lebih leluasa untuk CSR,” tandas Dewa Juli. 7 mis
Komentar