Bawaslu Bali Ingatkan Kepala Desa Netral di Pilkada 2024

Menurut Wiratma, tahapan pendaftaran calon kerap menjadi momen yang rawan pelanggaran. “Saat ini kita akan memasuki tahapan pendaftaran calon. Banyak pihak yang ingin tampil memberikan dukungannya, meskipun mereka dilarang menunjukkan keberpihakan. Sayangnya, berdasarkan pengalaman-pengalaman pada pelaksanaan pemilihan sebelumnya, masih banyak kepala desa yang tidak netral dalam memberikan dukungan,” ujar pria berbadan gempal, ini.

Lebih lanjut Wiratma menjelaskan, kepala desa memegang kekuasaan dan pengaruh yang signifikan di tingkat lokal. Jika mereka memihak pada salah satu calon, mereka bisa mempengaruhi proses pemilihan, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Mengacu pada Surat Edaran Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa, Bawaslu menegaskan bahwa kepala desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu dan/atau ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah.

Surat edaran tersebut menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis. Jika teguran tidak diindahkan, kepala desa bisa diberhentikan sementara, bahkan berpotensi diberhentikan tetap. Adapun jika kepala desa terbukti membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau golongan tertentu, mereka dapat dikenai sanksi pidana.

“Surat edaran ini diharapkan dapat mencegah terjadinya dugaan pelanggaran oleh kepala desa. Pencegahan dan penanganan pelanggaran harus dilaksanakan agar pemilihan dapat berjalan kondusif dengan zero pelanggaran,” tambah Wiratma.

Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Gianyar, Anak Agung Gede Mayun, menyatakan dukungannya terhadap upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu. Ia meminta agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dilibatkan dalam sosialisasi netralitas ASN kepada jajarannya.

“Kami berharap Bawaslu dapat melibatkan Forkopimda, karena melalui forum ini, stakeholders yang tergabung dalam forum dapat membantu mensosialisasikan netralitas ASN di instansi mereka,” ujar Mayun.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gianyar, I Wayan Agus Pratama, mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan langkah-langkah koordinasi dengan penyelenggara pemilihan untuk meminimalisir potensi pelanggaran, terutama di wilayah desa. “Kami di Dinas PMD sangat menekankan pentingnya netralitas kepala desa. Kami juga menunggu rujukan dari Bawaslu untuk ditindaklanjuti melalui kegiatan sosialisasi di desa-desa,” ujar Agus Pratama. a