Pj Gubernur Mahendra Jaya Tanggapi Pandangan Umum Dewan
Atasi Defisit dengan Genjot Pendapatan
DENPASAR, NusaBali - Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024, terutama pada pembahasan upaya mengatasi defisit anggaran yang mencapai Rp 842,85 miliar.
Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Pj Gubernur SM Mahendra Jaya mengakui adanya defisit dalam pembiayaan anggaran sebesar Rp 842,85 miliar tercantum dalam Ranperda Perubahan APBD 2024. Defisit ini bersifat administratif dan diusulkan untuk ditutup melalui pinjaman daerah.
Namun, ia menyatakan bahwa pihaknya akan berusaha keras mengatasi defisit tersebut tanpa harus merealisasikan pinjaman daerah. “Kami akan berupaya mengatasi defisit ini melalui peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi belanja, sehingga pinjaman daerah ini kita upayakan tidak direalisasikan,” tegas Mahendra Jaya.
Mahendra Jaya menegaskan bahwa penyusunan pendapatan daerah dalam Ranperda Perubahan APBD 2024 dilakukan secara realistis, berdasarkan potensi aktual daerah. Penyusunan ini juga mempertimbangkan evaluasi realisasi pendapatan daerah tahun 2023 dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2024.
Selain itu, Pj Gubernur menjelaskan bahwa kenaikan belanja pegawai sebesar Rp 31 miliar dalam Ranperda Perubahan APBD 2024 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban tambahan penghasilan dan tunjangan profesi guru, serta menutup kekurangan Pajak Penghasilan (PPh) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun ini.
“Kenaikan ini adalah langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa hak-hak ASN dan tenaga pendidik di Bali terpenuhi dengan baik,” ujarnya.
Adapun kenaikan belanja hibah sebesar Rp 160 miliar akan dialokasikan untuk kebutuhan belanja hibah kepada Desa Adat dan tambahan hibah untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024.
Mahendra Jaya menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung Desa Adat sebagai penjaga warisan budaya Bali, serta menyukseskan PON XXI yang akan menjadi ajang kebanggaan masyarakat Bali.
Mahendra Jaya juga membeberkan tingginya anggaran belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal tahun 2024 yang disebabkan oleh alokasi belanja untuk kebutuhan pegawai, operasional perangkat daerah, hibah kepada desa adat, serta kebutuhan Pilkada. Namun, ia memastikan bahwa struktur belanja akan lebih proporsional pada tahun depan ketika tidak ada Pilkada.cr79
Komentar