Proyek Penanganan Keretakan Tebing di Pura Luhur Uluwatu, Desa Pecatu, Kuta Selatan Tuai Polemik
Dikeluhkan Warga-Wisatawan karena Material Bikin Air Laut Keruh
Kadis PUPR Badung IB Surya Suamba mengatakan pihaknya telah memerintahkan unit PPK dan tim untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan
MANGUPURA, NusaBali - Proyek penanganan keretakan tebing di Pura Luhur Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung memicu polemik di kalangan masyarakat dan wisatawan asing. Pasalnya, material dari pekerjaan tersebut informasinya jatuh dan mengotori air laut di sekitar lokasi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap ekosistem dan air laut yang menjadi daya tarik utama wisata di wilayah ini.
Bendesa Adat Pecatu, I Made Sumerta tidak memungkiri kejadian ini. Dia mengakui adanya dampak lingkungan dari proyek perbaikan tebing di kawasan Uluwatu yang sedang berlangsung. Menurutnya, pengerjaan proyek ini telah menyebabkan pencemaran air laut yang menjadi perhatian serius terutama bagi para wisatawan yang datang untuk melakukan olahraga air seperti surfing. Dia menyebutkan bahwa sejumlah keluhan telah masuk, terutama dari wisatawan asing yang terganggu oleh kondisi ini.
“Saya meyakini pengerjaan ini yang membuat air laut menjadi keruh. Sehingga ini yang cukup menjadi perhatian bagi wisatawan yang melakukan olahraga water sport atau surfing. Banyak aduan masuk dari wisatawan asing,” ujarnya pada, Senin (2/9) pagi. Sumerta menekankan pentingnya pengawasan teknis yang lebih ketat untuk meminimalisir dampak lingkungan yang timbul akibat proyek tersebut. Dengan banyaknya tempat surfing di Pecatu, pencemaran air laut sangat mengganggu kegiatan wisata yang menjadi andalan kawasan ini. Dia menyampaikan harapan agar pemerintah melalui Dinas PUPR Badung dapat mengambil langkah untuk meminimalisir dampak lingkungan yang dianggap sangat serius.
Lokasi proyek penanganan keretakan tebing Pura Uluwatu. –IST
Sumerta juga menyarankan agar dilakukan evaluasi sementara waktu untuk mengkaji metode pengawasan yang lebih efektif. “Seperti yang kita ketahui di Pecatu khususnya banyak tempat-tempat wisatawan yang melakukan surfing sehingga pencemaran ini cukup mengganggu. Mohon evaluasinya. Dievaluasi dan diawasi sehingga tidak ada deburan pembuangan material ke laut,” tegasnya. Terkait dengan jalan inspeksi yang dibangun sebagai bagian dari proyek, Sumerta menilai jalan tersebut tidak menjadi masalah selama digunakan sesuai peruntukannya, yaitu untuk kepentingan inspeksi, bukan untuk tujuan lain. Dia menegaskan bahwa penggunaan jalan ini harus sesuai dengan gambar rencana dan kebutuhan teknis tanpa mengurangi kesakralan kawasan.
“Jalan inspeksi itu saya kira tidak masalah karena untuk kepentingan inspeksi bukan untuk kepentingan yang lain. Sehingga bagaimana nanti polanya saat inspeksi ada mobil yang turun membawa alat-alat, harus disesuaikan dengan gambar dan kebutuhan tanpa menghilangkan kesakralan ini harus terkunci hanya untuk jalur inspeksi,” pesannya.
Lebih lanjut, Sumerta juga menegaskan bahwa tidak ada kepentingan komersial dalam proyek ini. Dia memastikan bahwa desa adat tetap berkomitmen untuk menjaga kesucian dan kelestarian alam Uluwatu, serta tidak akan mengeksploitasi kawasan ini demi keuntungan ekonomi. “Kami clear, tidak ada kepentingan komersial di sini. Anugerah Ida Bhatara yang kita miliki melalui DTW ini sudah memberikan banyak kesejahteraan bagi kita. Kita tidak akan mengeksploitasi alam ini untuk tujuan komersial. Kegiatan ini murni untuk proteksi dan pengamanan,” tegasnya
Sumerta kembali meminta agar tim teknis dari PUPR Badung melakukan evaluasi lebih lanjut. Dia mengakui bahwa desa adat tidak memiliki kapasitas teknis atau keahlian di bidang tersebut, sehingga berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat untuk menangani masalah ini dengan baik. “Saya minta pada tim teknis dari PUPR, kami dari desa adat tidak ada kapasitas untuk itu, kami tidak mempunyai keahlian di bidang itu. Kami berharap tim teknis dari PUPR dapat melakukan pengawasan dan evaluasi yang diperlukan untuk memastikan proyek ini tidak berdampak negatif pada lingkungan,” pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas PUPR Badung IB Surya Suamba mengatakan pihaknya telah memerintahkan unit PPK dan tim untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dia menekankan agar jangan sampai kembali ada material yang terjatuh ke laut dan tidak akan mentolerir jika hal itu kembali terjadi ke depannya.
“Kemarin kita sudah panggil petugas ekskavator yang lalai akan SOP. Kita sudah peringati agar tidak mengulang. Kalau masih terjadi, kita akan ganti langsung," tegasnya. Surya Suamba memastikan bahwa kejadian jatuhnya material ke laut tidak akan kembali terulang. Untuk material yang terjatuh, secepatnya akan dilakukan penanganan apabila akses jalan sudah menyentuh ke bawah. “Pembangunan jalan inspeksi ini merupakan satu-satunya cara untuk melakukan penanganan keretakan tebing dan pengamanan kondisi fondasi tebing. Ini dilakukan atas kajian dan persetujuan pihak pengempon dan pengemong pura,” pungkasnya. 7 ol3
Komentar