Deflasi Agustus Pertanda Adanya Pelemahan Daya Beli

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat deflasi secara bulanan (month-to-month/mtm) Agustus 2024 sebesar 0,03 persen. Sementara secara tahunan (year-on-year/yoy), terjadi inflasi 2,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,06.

“Walaupun deflasinya membaik dari 0,08 persen (Juli 2024) menjadi 0,03 persen (Agustus 2024) secara month to month, dan memang kita masih melihat agaknya pelemahan daya beli terutama kalau kita lihat ada di deflasi untuk makanan, minuman dan tembakau. Makanya kalau kita lihat ini memang industri makanan, minuman dan tembakau bisa jadi mereka terkena impact dari pelemahan daya beli,” kata Nailul di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa sektor-sektor tersebut terdampak pelemahan daya beli yang terlihat dari turunnya permintaan terhadap produk kebutuhan pokok.

Deflasi sepanjang tahun 2024 berkaitan dengan sisi permintaan yang melemah, sementara dari sisi suplai pun juga terlihat terbatas. Hal ini tercermin dari penggunaan kapasitas di industri saat ini yang hanya mencapai 73,7 persen.

Ia menambahkan bahwa pelemahan daya beli memiliki efek domino yang berdampak pada kondisi Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur dan kapasitas produksi. Angka PMI manufaktur pada Agustus 2024 juga mengalami kontraksi menjadi 48,9 poin atau turun 0,4 poin secara bulanan.

Nailul kemudian membandingkan situasi saat ini dengan krisis ekonomi global pada 2008-2009 serta dampak pandemi COVID-19 pada 2020-2021, di mana deflasi juga terjadi akibat faktor eksternal. Namun, ia menekankan bahwa deflasi tahun ini memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, saat pandemi ada kondisi luar biasa yang membatasi mobilitas orang.

Sedangkan sekarang, deflasi lebih dipengaruhi oleh kebijakan yang menekan daya beli masyarakat, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang direncanakan naik menjadi 12 persen.

Lebih lanjut, ekonom itu juga menyoroti bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, seperti kenaikan harga BBM dan PPN bakal turut mempercepat inflasi. Hal ini semakin memberatkan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah yang kian tertekan.

“Akhirnya mereka (masyarakat kelas menengah) ‘memakan tabungan’ atau ‘Mantab’. Nah kita lihat dari tahun 2022 ketika seharusnya pemerintah mempertahankan daya beli, kemudian juga masih dalam hal pemulihan ekonomi, tapi pemerintah menaikkan harga Pertalite yang saat itu sebagai BBM yang paling banyak digunakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti penurunan inflasi inti (core inflation) yang rendah pada Agustus 2024, yang hanya mencapai 1,52 persen secara kalender berjalan (ytd).

Dengan kondisi ini, Celios memperingatkan bahwa pelemahan daya beli dapat terus berlanjut dan berdampak lebih luas pada sektor ekonomi nasional, terutama dengan adanya potensi kenaikan inflasi pada 2025 akibat peningkatan PPN menjadi 12 persen. 7