Mitigasi Krisis Iklim untuk Menjaga Kesehatan PDB
JAKARTA, (ANTARA) - Melokalisasi krisis iklim hanya pada sekadar isu lingkungan tidak lagi relevan saat ini. Sebab, nyatanya krisis tersebut justru telah berubah. Ibarat monster, mengancam stabilitas ekonomi global cukup serius.
Antisipasi
Untuk menjaga kesehatan PDB yang berpotensi turun dampak dari perubahan iklim, diperlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan di antaranya dengan mitigasi perubahan iklim yang mencakup transisi energi dengan mempercepat peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik.
Efisiensi energi juga harus dilakukan dengan meningkatkan efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor, mulai dari industri hingga rumah tangga.
Di sisi lain, juga perlu melakukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan untuk menyerap karbon dioksida dan mencegah deforestasi.
Sementara pengurangan emisi gas rumah kaca dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai kebijakan yang mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca dari berbagai sumber.
Adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi hal yang tak terelakkan. Salah satunya membangun infrastruktur yang tahan terhadap dampak perubahan iklim, seperti bangunan tahan gempa, sistem drainase yang baik, dan tanggul laut.
Membangun sistem peringatan dini yang efektif untuk bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan badai juga menjadi keniscayaan yang lain.
Pemerintah perlu terus mengembangkan skema asuransi pertanian kepada petani untuk melindungi mereka dari kerugian akibat bencana alam.
Seiring dengan hal itu maka harus ada pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim seperti kekeringan dan banjir.
Di sisi lain, investasi dalam sektor-sektor yang tahan iklim juga perlu dilakukan. Misalnya "sektor hijau" dengan meningkatkan investasi dalam sektor-sektor yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan sampah dan teknologi hijau lainnya.
Sedangkan pariwisata berkelanjutan menjadi urgensi yang lain agar kegiatan pelancongan tidak merusak lingkungan.
Sejalan dengan itu juga mendorong penerapan pertanian berkelanjutan yang menjaga kesuburan tanah dan mengurangi penggunaan pestisida.
Kebijakan fiskal yang mendukung mendesak untuk diimplementasikan, misalnya penerapan pajak karbon untuk mendorong perusahaan mengurangi emisi gas rumah kaca.
Kemudian, memberikan subsidi untuk energi bersih untuk mendorong penggunaannya dan memberikan insentif bagi perusahaan yang melakukan investasi di sektor hijau.
Sejalan dengan itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di bidang energi terbarukan, lingkungan dan teknologi hijau, menjadi urgen. Penelitian dan pengembangan teknologi baru untuk mengatasi perubahan iklim, harus didukung.
Indonesia perlu bergabung dalam perjanjian internasional untuk mengatasi perubahan iklim, seperti Perjanjian Paris. Pemerintah perlu memfasilitasi transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi.
Masyarakat harus dilibatkan untuk melakukan kampanye dalam upaya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Sembari mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi, kegiatan penanaman pohon dan pengelolaan sampah bisa dijalankan.
Oleh karena itu, ISF 2024 kali ini dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengglorifikasi dan memitigasi krisis iklim sehingga ancaman terhadap penurunan PDB bisa diantisipasi bersama sedini mungkin.
Komentar