Menanti Kebijakan Jitu Bidang Lingkungan dari Wakil Rakyat Baru

Jutaan jiwa penduduk Bali sangat berharap dengan kinerja dewan yang tidak sekadar mainstream atau lumrah; bidang legislasi, penganggaran, dan mengawasi. Rakyat sangat berharap dewan baru ini mampu menelorkan kebijakan penting terkait isu-isu sentral yang sedang mendera Bali, antara lain bidang lingkungan. 

Kalangan wakil rakyat sedapat mungkin memaksimalkan kecerdikan politiknya untuk mengidentifikasi masalah hingga mendorong kebijakan-kebijakan untuk rakyat. Terlebih kepada wakil rakyat dari kalangan PDIP baik petahana dan pendatang baru yang mendominasi di Bali. Mereka setidaknya membekali diri dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun. Haluan ini berisi untaian peradaban Bali, yaitu Bali tempo dulu, Bali masa kini, kondisi objektif dengan permasalahan dan tantangan Bali ke depan, dan Bali masa depan,100 tahun Bali Era Baru 2025-2125. Tentu tak sekadar konsep. Haluan ini wajib untuk dijalankan. Sejumlah kader PDIP pun mendapatkan sebagian besar posisi berpengaruh di  dewan. Kader partai ini tentu akan menjadi kekuatan pendorong utama bagi sebagian besar kebijakan pemerintah ke depan, terutama pengarusutamaan lingkungan pada tahun-tahun mendatang. Kebijakan yang berkelanjutan merupakan jawaban terbaik bagi Bali dalam menghadapi tantangan berupa krisis lingkungan yang kian menglobal. Namun, pada saat yang sama, terkhusus di Bali, masyarakat tetap menempatkan pariwisata sebagai sektor utama dalam mendulang kesejahteraan. Sejumlah besar masyarakat merasakan manfaat sosio-ekonomi, termasuk lapangan kerja dan pembukaan usaha, pembangunan infrastruktur dari pengembangan pariwisata. 

Persoalannya, sumber daya alam dan lingkungan hidup di Bali semakin menurun. Kondisi ini berdampak kerentanan sosial akibat eksplorasi pemanfaatan lahan yang berlebihan, gangguan budaya eksternal, polusi udara, penurunan debit air, kemacetan lalu lintas, penumpukan limbah padat, limbah, dan emisi karbon. Oleh karena itu, ada harapan bahwa permasalahan ini akan dapat ditangani secara bijak sesuai urgensinya.

Guna mengatasi segenap persoalan itu, wakil rakyat  menjadi front terdepan. Karena keterpilihan seorang wakil rakyat pada pemilu adalah cerminan dari keyakinan rakyat terhadap kinerja lembaga dewan dalam membuat kebijakan. Terpeting lagi, partai pemenang khususnya menjadi katalisator dalam menjaga keseragaman pikiran untuk membenahi pelbagai persoalan di bidang lingkungan. Rakyat meyakini wakil rakyat berperan penting dalam mengembangkan kebijakan lingkungan hidup agar wajah Bali menjadi lebih baik. Hal ini mencakup pembentukan kerangka kebijakan dan peraturan yang mendorong pengarusutamaan lingkungan.  

Selain itu, wakil rakyat mesti aktif mengawasi dan memastikan bahwa undang-undang atau peraturan yang disahkan mendapat anggaran memadai. Untuk capaian ini, rakyat yang diwakilinya penting untuk diajak berembuk dan diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. 

Para wakil rakyat mempunyai beragam alat untuk melaksanakan tugas-tugas ini hingga pembangunan bida berjalan secara inklusi dan berkelanjutan dalam menjaga lingkungan. Mengatasi permasalahan lingkungan adalah tugas yang kompleks dan menantang, namun wakil rakyat mempunyai posisi yang baik untuk mengambil tindakan. Sejatinya, wakil rakyat menjadi aktor kunci dalam mengamankan lingkungan. Mereka akan menghasilkan undang-undang yang mengatur sektor kehutanan, tanah sawah, pemanfaatan sungai, kawasan koservasi dan mengembangkan kebijakan mengenai cara mengaturnya dan meneliti anggaran untuk proses ini. Terakhir, wakil rakyat merupakan mediator utama antara kepentingan lokal dan nasional. Sebagai wakil rakyat, parlemen merupakan forum yang sangat baik untuk memastikan kepentingan Masyarakat seperti masyarakat adat.

Selama ini belum terlihat reputasi sebagai actor terkemuka dalam kebijakan lingkungan hidup. Belum terasa, lembaga ini menunjukkan sikap pantang mundur dalam mencoba mengambil sikap yang lebih progresif dalam legislasi lingkungan. Contohnya pemanfaatan tebing, jurang, sungai dan pengurangan lahan pertanian. Belakangan ini menjadi perbincangan hangat yaitu masalah sampah.

Kebijakan pro lingkungan menimbulkan banyak tantangan kompleks bagi wakil rakyat. Pembangunan pariwisata di Bali tidak dapat dielakkan terkait isu kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan pertanian dan lainnya. Karena itu kebijakan pro lingkungan perlu menjadi bagian dari kerangka kebijakan yang lebih luas yang mendukung pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan inklusif. Peraturan daerah harus dibentuk dalam menghadapi ketidakpastian dan dapat mengakomodasi dan mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi.

Kita juga harus mengakui bahwa tanggung jawab pemerintah saat ini lebih banyak pada aspek ekonomi, dibandingkan pertimbangan lingkungan hidup. Karena itu perlu mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial menuju transisi menuju perekonomian yang lebih ramah lingkungan dan sejahtera 

Wakil rakyat tidak perlu menjadi ahli lingkungan hidup untuk mengembangkan kerangka hukum untuk  mengatasi lingkungan, atau untuk melaksanakan tugas penganggaran dan pengawasan mereka yang relevan.  Namun, pemahaman dasar tentang lingkungan sangat membantu ketika mengambil tindakan, juga akan membantu ketika berbicara dengan konstituen yang mungkin skeptis atau tidak yakin mengenai perlunya tindakan.

Harapannya, wakil rakyat yang baru  saat ini mampu mendefinisikan tujuan kebijakan lingkungan dalam arti sempit sebagai langkah-langkah untuk mencegah, mengurangi atau mengakhiri dampak buruk terhadap alam dan sumber daya alam Bali. 7