Pelebaran Jalan Simpang McD Jimbaran, Masuk Tahap Pengukuran dan Pematokan
MANGUPURA, NusaBali - Proyek pelebaran jalan di Simpang McD Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan kini masuk dalam tahap setting out atau pengukuran dan pematokan, Jumat (13/9) pukul 09.00 Wita.
Pengukuran telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali. Pengukuran fokus pada jalan yang akan diperlebar, yakni pada sebelah kiri Jalan Bypass Ngurah Rai ke Nusa Dua atau pada sisi utara jalan.
Menurut Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Badung I Gusti Ngurah Made Suardika, pengukuran ini merupakan kelanjutan dari sosialisasi mengenai pengadaan lahan untuk pelebaran jalan tersebut. “Kami telah melakukan sosialisasi sebelumnya, dan kami melanjutkan dengan tahap setting out. Ini dilakukan untuk menentukan batas-batas kepemilikan lahan yang terkena dampak dari proyek pelebaran jalan,” jelas Suardika ditemui di lokasi pada Jumat (13/9) pagi.
Dikatakan Suardika, proyek pelebaran jelan di Simpang McD Jimbaran difokuskan pada sisi utara jalan, khususnya sepanjang lengan Uluwatu-Ngurah Rai menuju Nusa Dua, dengan panjang sekitar 650 meter. Lebar lahan yang diambil dari pinggir trotoar luar bervariasi, maksimal 4 meter. Sebanyak 14 pemilik lahan akan terpengaruh oleh proyek ini, namun detail pembagian kepemilikan masih menunggu surat dari pemilik lahan.
Selanjutnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan melakukan pengukuran lanjutan dan menyusun daftar nominatif kepemilikan. Daftar tersebut akan digunakan oleh pihak appraisal untuk menentukan nilai penggantian yang wajar bagi lahan yang terkena proyek. Untuk tahun anggaran ini, Suardika mengungkapkan pemerintah Kabupaten Badung telah menganggarkan sebesar Rp 92 miliar untuk pembebasan lahan. Proses pembayarannya ditargetkan selesai hingga Desember 2024, meskipun diharapkan bisa diselesaikan lebih cepat.
“Kami menargetkan setting out ini dapat selesai dalam satu hari, dan untuk pekerjaan fisiknya akan ditangani oleh Balai Jalan dari Kementerian PUPR,” tambahnya.
Suardika menambahkan, bahwa masyarakat telah memberikan persetujuan atas proyek ini karena dianggap sebagai kebutuhan umum yang akan meningkatkan kenyamanan. Dia memastikan pemerintah akan memberikan kompensasi yang adil dan sesuai untuk lahan serta bangunan yang terkena dampak proyek.
“Mudah-mudahan dengan apa yang kami kerjakan, kami rencanakan, dan kami kaji secara teknis dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kami selanjutnya mohon selalu dukungan dari masyarakat, apapun itu pembangunan yang dilaksnakan oleh pemerintah itu untuk masyarakat. Mohon dukungannya agar apa yang menjadi program dari pemerintah dapat berjalan,” harapnya. 7 ol3
1
Komentar