Dewa Jack Sah Ketua DPRD Bali

DENPASAR, NusaBali

Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack resmi ditetapkan menjadi Ketua DPRD Bali periode 2024-2029 dalam rapat penetapan pimpinan DPRD Bali di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Rabu (18/9) siang. Dalam rapat yang berlangsung hanya 30 menit tersebut, juga ditetapkan 3 unsur pimpinan (Wakil Ketua DPRD Bali) masing-masing Wayan Disel Astawa (Gerindra), Ida Gde Komang Kresna Budi (Golkar) dan Komang Nova Sewi Putra (Demokrat). Menariknya, penetapan pimpinan dewan kemarin, Dewa Jack dan Disel Astawa ‘menetapkan diri sendiri’ sebagai pimpinan dewan, karena bertindak sebagai ketua dan wakil ketua sementara DPRD Bali. 

Dewa Jack dan Disel Astawa membacakan secara bergantian penetapan pimpinan DPRD Bali. "Menetapkan Dewa Made Mahayadnya sebagai Ketua DPRD Bali dan Wayan Disel Astawa, yaitu saya sendiri sebagai Wakil Ketua DPRD Bali, " ujar Disel Astawa disambut sorak hadirin.

Sesuai dengan mekanisme pembentukan pimpinan dewan, sebagai pemenang pemilu, PDIP berhak menduduki jabatan Ketua DPRD Bali. PDIP menempatkan Dewa Jack, politisi asal Desa/Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang merupakan Bendahara DPD PDIP Bali.

Sementara untuk jabatan Wakil Ketua I, II dan Wakil Ketua III dijatah untuk parpol yang perolehan suaranya terbanyak kedua, ketiga dan keempat. Sehingga untuk Wakil Ketua I direbut Gerindra dengan menempatkan Disel Astawa, politisi asal Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung yang saat ini menjabat Ketua DPC Gerindra Badung.

Sementara Partai Golkar yang mendapatkan jatah Wakil Ketua II menempatkan Kresna Budi, politisi asal Kelurahan Liligundi, Kecamatan/Kabupaten Buleleng. Kresna Budi sempat diisukan bersaing dengan sejumlah kandidat kuat lainnya. Seperti dedengkot Partai Golkar asal Dapil Denpasar Ketut Suwandhi alias 'Jenderal Kota', Ni Putu Yuli Artini, Srikandi Golkar asal Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Karangasem, hingga Agung Bagus Pratiksa Linggih alias Ajus yang notabene merupakan anak dari Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, NTB, NTT DPP Golkar Gde Sumarjaya Linggih alias Demer. Ajus, juga masih merupakan keponakan Kresna Budi. 

Suwandhi dan Yuli Artini merupakan fungsionaris DPD I Golkar Bali yang sudah senior dan kenyang pengalaman di DPRD Bali. Selain itu, melihat struktur jabatan di partai, jabatan di level provinsi cukup jadi modal untuk jabatan sekelas wakil ketua dewan. Namun, kembali kepada kebijakan  partai, Kresna Budi yang jabatan di partai levelnya sebagai Ketua DPD II Golkar Buleleng lolos sebagai pimpinan dengan aman.

Sementara di sisi lain, Komang Nova Sewi Putra yang merupakan politisi asal Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Buleleng menjadi Wakil Ketua DPRD Bali sebagai wakil dari Partai Demokrat. Komang Nova Sewi Putra juga sempat diisukan harus bersaing dengan kandidat kuat lainnya untuk merebut jatah wakil ketua. Nova sempat dibayangi Komang Wirawan, politisi Demokrat asal Desa/Kecamatan Kubu, Karangasem yang menjabat sebagai Ketua DPC Demokrat Karangasem. Nova disebut-sebut diuntungkan dengan posisinya sebagai fungsionaris di DPD Demokrat Bali sehingga berhasil menyisihkan pesaingnya. Sementara, keputusan dan hasil penetapan pimpinan DPRD Bali ini akan dibawa ke Mendagri untuk mendapatkan pengesahan. 

"Kami akan segera ke Mendagri untuk bisa disahkan dan kita bisa bekerja melaksanakan tugas di lembaga dewan," ujar Dewa Jack, usai rapat penetapan pimpinan dewan kemarin.Pelantikan pimpinan definitif DPRD Bali dijadwalkan berlangsung pada 30 September 2024. Setelah pelantikan, DPRD Bali akan segera membentuk alat kelengkapan dewan (AKD), termasuk penetapan ketua komisi, anggota komisi, serta ketua fraksi. "Untuk pembahasan tatib dan kode etik dewan akan kami lakukan mulai minggu depan, dan pengesahannya akan menyusul setelah pelantikan pimpinan definitif," imbuh Dewa Jack.

Dewa Jack juga menjelaskan bahwa pembahasan tata tertib dan kode etik akan dilakukan dalam waktu dekat, dimulai Senin depan. "Meski pimpinan definitif belum dilantik, kami sudah membagi tugas dan akan mendiskusikan lebih lanjut dengan pimpinan sementara terkait tata tertib dan kode etik dewan," tandasnya. 

Sementara, di sela-sela penetapan pimpinan dewan kemarin, juga diusulkan dilakukan pembentukan personel untuk membahas tata tertib dewan dan kode etik mengingat, waktu yang mendesak. Usulan itu muncul dari anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Nyoman Budi Utama.

Menurut Budi Utama, pembentukan tata tertib dan kode etik sifatnya masih merupakan rancangan. Sehingga tidak perlu menunggu pimpinan definitif yang masih proses pengesahan di Mendagri. "Tatib dan kode etik sudah bisa dibahas. Nanti ketika Ketua DPRD atau pimpinan definitif sudah disahkan dan dilantik maka tatib dan kode etik tinggal disahkan. Jadi lebih cepat prosesnya," ujar Budi Utama.

Menurut Budi Utama, produk tatib dan kode etik akan tetap sah dan punya kekuatan hukum karena pengesahannya oleh pimpinan definitif. "Kalau tidak, agenda-agenda pembentukan alat kelengkapan dewan seperti komisi akan terbentur waktu," ujar politisi asal Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Bangli ini. Menurut Budi Utama, pembentukan komisi dan alat kelengkapan dewan harus dipercepat, karena segera akan ada tugas-tugas yang menanti. "Seperti masa jabatan Komisi Informasi yang akan berakhir bulan depan. Komisi I punya tugas untuk uji kelayakan untuk calon anggota Komisi Informasi. Jadi pembahasan tatib dan kode etik lebih cepat lebih baik," ujar Budi Utama. 7 nat, cr79