Bupati Tamba Soft Launching MPP Jembrana

NEGARA, NusaBali - Setelah sempat terhambat hampir selama 3 tahun, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jembrana akhirnya terwujud. MPP yang berlokasi di Jalan Udayana, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara ini resmi di-soft launching oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba, Jumat (20/9).

Keberadaan MPP ini menjadi komitmen Pemkab Jembrana dalam memudahkan layanan kepada masyarakat.

Diketahui ada sebanyak 23 instansi terdiri dari 8 instansi vertikal serta BUMD, 1 instansi dari Pemprov Bali, dan 14 instansi Pemkab Jembrana yang membuka layanan dalam satu atap gedung MPP Jembrana ini. Dari beberapa instansi vertikal itu, salah satunya adalah layanan Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Singaraja, Buleleng.

Layanan Imigrasi ini menjadi satu hal yang baru di Gumi Makepung. Adanya layanan Imigrasi di MPP Jembrana ini tentunya akan sangat membantu masyarakat Jembrana. Pasalnya sebelum ada MPP ini, warga Jembrana yang hendak mengurus paspor mesti ke kabupaten lain, seperti ke Denpasar atau Buleleng. Namun dengan adanya MPP ini, kini cukup mengurus di Jembrana.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kadis PMPTSP) Jembrana I Made Gede Budhiarta mengatakan MPP ini merupakan mandatori dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 89 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 23 Tahun 2017. "MPP ini hadir sebagai bentuk reformasi birokrasi. Untuk memudahkan akses layanan dan menciptakan transparansi dalam pelayanan publik serta kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan," ujarnya.

Budhiarta menjelaskan, pembangunan Gedung MPP Jembrana diawali menggunakan APBD Jembrana pada tahun 2019 lalu dan sudah dilakukan penandatanganan komitmen antara Pemkab Jembrana dengan Kementerian PAN-RB. Namun karena dampak pandemi Covid-19, lanjutan pembangunan MPP Jembrana sempat tertunda. Kemudian tahun 2022, diusulkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali dan akhirnya pembangunan tahap II bisa dilanjutkan pada tahun 2023 dan kelengkapan sarana prasarana dilanjutkan tahun 2024 ini yang seluruhnya bersumber dari BKK Provinsi Bali.

Budhiarta memaparkan, instansi vertikal yang bekerja sama menyediakan layanan di MPP Jembrana ini diantaranya ada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, Loka Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Buleleng, Badan Pertanahan Nasional, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian untuk instansi BUMD, ada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Amerta Jati Jembrana dan Bank Pembangunan daerah (BPD) Bali Cabang Negara.

Sedangkan satu instansi Pemprov Bali yang juga bergabung di MPP Jembrana ini, yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bali. Sedangkan yang instansi Pemkab Jembrana, diantaranya ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP), Dinas Lingkungan Hidup (LH), Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Bupati Jembrana I Nengah Tamba saat meninjau layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Jembrana. –IB DIWANGKARA

Lainnya juga ada layanan dari Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Nakerprin), Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan (PKP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora), Dinas Sosial, dan Bagian Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Sekretariat Daerah.

"Dari seluruh instansi itu, menyelenggarakan sebanyak 253 jenis layanan. Di antaranya terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu ada layanan administrasi, layanan perizinan, layanan non perizinan, layanan informasi, layanan pendampingan, dan layanan pengaduan," ucap Budhiarta.

Sementara Bupati Tamba menyatakan bahwa keberadaan MPP di Kabupaten Jembrana adalah suatu keharusan dan kewajiban yang akhirnya dapat direalisasikan. Dirinya berharap agar MPP ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam hal pelayanan yang lebih cepat, transparan, nyaman, dan akuntabel.

"Dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini, kami berharap masyarakat Jembrana dapat membiasakan diri untuk datang mengurus keperluan mereka. Tidak perlu lagi berpindah dari satu meja ke meja lain, atau harus menunggu hingga hari berikutnya. Semua proses dapat diselesaikan dalam satu hari di tempat yang representatif ini," ujar Bupati Tamba usai pemotongan pita soft launching MPP Jembrana, Jumat kemarin.

Bupati Tamba juga menyebutkan bahwa soft launching ini masih merupakan tahap awal. Dirinya pun menyatakan beberapa pembenahan dan evaluasi akan dilakukan dalam satu hingga dua bulan ke depan. Setelah itu, MPP Jembrana akan siap untuk grand opening yang direncanakan akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia oleh Menteri PAN-RB.

Di samping layanan yang sudah tersedia saat ini, Bupati Tamba menyatakan ada dua layanan tambahan yang akan ditempatkan di MPP Jembrana ini, yaitu layanan bussiness center atau pusat bisnis dan layanan Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD). "Kita buatkan juga di sini. Sehingga akhirnya gedung ini menjadi pusatnya, ngerombo di sini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Jembrana," ujar Bupati Tamba. @ ode