Pasokan Berkurang, Harga Daging Ayam Tinggi

DENPASAR, NusaBali

Bahkan di beberapa pedagang menjual dengan bandrol Rp 40.000 per kilogram. Menurunnya pasokan disebut Kabid Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Nata Kusuma sebagai pemicunya.

Berbicara dalam ‘Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS), Minggu (20/8), Nata Kusuma  mengakui bahwa isu flu burung pada periode Juni hingga Juli 2017 membuat  pemerintah mengurangi populasi indukan ayam potong hingga mencapai 3 juta ekor.

Hal ini berimplikasi pada penurunan jumlah telur tetas dan ketersediaan DOC (Day Old Chick/ anak ayam umur sehari). Akibatnya, pasokan daging ayam potong di pasaran mengalami defisit sehingga berpengaruh pada harga jual di tingkat konsumen. "Kebutuhan kita 4.430 ton/bulan, sementara produksinya baru mencapai 3.780 ton/bulan yang dihasilkan 4,5 juta ekor DOC," terangnya. “Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, idealnya, Bali memperoleh 5,2 ekor juta DOC setiap bulannya,”lanjutnya. Guna mengatasi persoalan ini, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan para pihak yang berkaitan dengan produksi ayam potong. "Kita terus melakukan komunikasi dengan pihak suplier, pemotong dan peternak mandiri," imbuhnya. 

Dia juga menjelaskan bahwa ketersediaan daging yang berasal dari unggas menyangkut persoalan yang sangat kompleks. “Kita tak bisa fokus hanya pada jumlah produksi, tapi kesehatan hewan juga menjadi prasyarat utama agar daging yang beredar memenuhi standar kesehatan,” terangnya.

Dalam PB3AS kemarin, Kadis Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Ni Wayan Kusumawathi juga ikut berorasi tentang upaya pembinaan industri kecil dan rumah tangga. Pihaknya terus mengintensifkan usaha pembinaan agar industri kecil dan rumah tangga mampu meningkatkan daya saing. Yang menggembirakan, hasil kerajinan pelaku industri kecil dan rumah tangga saat ini telah berhasil menembus pasar ekspor. “Keberadaan industri kecil dan rumah tangga perlu terus kita bina karena memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang saat ini telah mencapai 6,5 persen,” ungkapnya.

Sedangkan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali Tjokorda Bagus Pemayun menjelaskan tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Kata Tjok, LPSE bertujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Selain itu, LPSE juga bertujuan memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan memenuhi kebutuhan akses informasi secara real time. 

Khusus terkait fungsi efisiensi, pada tahun anggaran 2017, keberadaan LPSE Provinsi Bali berhasil melakukan penghematan dana APBD sebesar 11 persen. "Dana hasil efisiensi itu nantinya akan dimanfaatkan untuk membiayai program pembangunan," ujarnya. Ke depannya, LPSE Provinsi Bali akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan. Dia juga menginformasikan bahwa saat ini LPSE Provinsi Bali telah melaksanakan kontrak untuk proses sertifikasi ISO 270001 tentang Standar Nasional Keamanan Informasi.*