Gerindra Duduki Kursi Ketua MPR

JAKARTA, NusaBali

Partai Gerindra sundul posisi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang sebelumnya diisi oleh Partai Golkar. Rapat Pimpinan (Rapim) Gabungan Sementara MPR RI menyepakati Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani untuk menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029.

"Beliau akan didampingi oleh delapan para Wakil Ketua MPR yang telah ditetapkan oleh masing-masing fraksi-fraksi partai politik di MPR," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) MPR RI, Ahmad Basarah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10) malam. Basarah menjelaskan bahwa rapat gabungan tersebut menyepakati Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI, secara mufakat. Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa pimpinan gabungan sementara MPR RI masih menunggu calon Wakil Ketua MPR dari unsur kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

"Dengan demikian, Rapat Paripurna 3 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB hari ini tinggal menetapkan susunan pimpinan MPR yang baru yang dipimpin Ahmad Muzani, didampingi 8 Wakil Ketua MPR RI dari fraksi-fraksi partai kelompok dan kelompok DPD," jelasnya. Berdasarkan surat undangan Sidang Paripurna Ke-2 yang diterima di Jakarta, Rabu, agenda penetapan dan pelantikan pimpinan MPR RI dijadwalkan pada Kamis (3/10) pada pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Sebelum agenda tersebut, MPR RI mengagendakan penyampaian bakal calon pimpinan dari masing-masing fraksi dan kelompok DPD.

Sementara ditemui, Rabu siang kemarin Anggota MPR RI dari Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menjawab informasi menjadi Ketua MPR RI dengan mengatakan bahwa penentuan pimpinan lembaganya masih berproses. "Tunggu, semua sedang berproses sehingga semuanya berjalan sesuai dengan mekanisme yang berjalan," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa hubungannya dengan fraksi partai politik dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di MPR RI berjalan baik, lancar, serta tidak ada hambatan maupun masalah. "Teman-teman partai politik dan DPD adalah sahabat saya, baik secara personal atau kawan-kawan yang juga sudah lama saya mengenal sehingga saya tidak mengalami persoalan untuk berkawan dan bersahabat dengan mereka untuk membicarakan banyak hal," ujarnya.

Terpisah Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Sarmuji membantah partainya melakukan ‘tukar guling’ kursi Ketua MPR RI dengan jatah kursi menteri pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

"Jadi andaikan Golkar banyak dapat menteri, ya itu bukan karena tukar ini, tukar itu, tapi Pak Prabowo mengetahui betul banyak orang di Golkar dalam kategori zaken sebagaimana yang dikehendaki Pak Prabowo," kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu. Dia menyebut apabila partai-nya mendapatkan banyak kursi menteri pada kabinet mendatang hal itu lantaran Partai Golkar memiliki banyak kader-nya yang merupakan seorang teknokrat.

"Sebetulnya bukan soal ganti-mengganti ya, tapi saya meyakini Pak Prabowo tahu benar kondisi Golkar yang banyak terisi kaum teknokrat, orang yang dalam perjalanan karier politiknya ditempa dalam teknokrasi," ujarnya. Dia bahkan berharap partai berlambang pohon beringin itu akan mendapatkan kursi menteri lebih dari lima pada kabinet Prabowo-Gibran.

"Saya berdoa lebih (dari 5), tapi kan kami enggak tahu Pak Prabowo maunya berapa, tapi doa saya mudah-mudahan bisa lebih supaya Partai Golkar bisa berkontribusi secara riil kepada masyarakat," kata dia. Adapun kursi Ketua MPR RI periode 2024-2029 sebelumnya diisi oleh Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar.

Sementara untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senator asal Provinsi Bengkulu, Sultan B Najamudin secara resmi terpilih menjadi Ketua DPD RI untuk periode 2024-2029. Mantan Wakil Ketua DPD RI periode sebelumnya ini terpilih sah setelah meraup 95 suara, mengungguli Mantan Ketua DPD RI periode sebelumnya, yakni La Nyalla Mattalitti yang meraup 56 suara. Pemilihan sendiri yang berlangsung pada, Selasa (1/10) pukul 19.30 WIB dan berakhir, Rabu dinihari kemarin pukul 01.52 WIB. Ketegangan juga mewarnai proses pemilihan pimpinan DPD RI ini. Bahkan antara dua calon ketua, yakni Sultan B Najamudin dan LaNyalla sempat terjadi adu mulut. 

Dalam pemilihan tersebut, Sultan Najamudin dari Sub Wilayah Barat I berpaket dengan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas yang merupakan senator asal Daerah Istimewa Jogjakarta dari Sub Wilayah Barat II. Lalu Yorrys Raweyai, senator asal Papua yang mewakili Sub Wilayah Timur II, dan Tamsil Linrung, senator asal Sulawesi Selatan dari Sub Wilayah Timur I.

Dalam penyampaian visi misinya, Sultan Najamudin optimis eksistensi dan legitimasi DPD RI akan semakin maju di bawah kepemimpinannya. Dirinya juga menawarkan kepemimpinan yang lebih kolaboratif dan humanis. "Izinkan kami berempat hanya tampil sebagai pimpinan, bukan sebagai bos. Insya Allah kami akan memimpin secara demokratis tanpa tekanan. Karena paket yang kami rumuskan terdiri dari orang-orang yang berpengalaman dalam memimpin daerah dan kompeten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat daerah," katanya. Sultan pun, mengakui kepemimpinan LaNyalla selama menjadi Ketua sudah baik. Kelak, dia akan menyempurnakannya.

"Peran Pak LaNyalla selama ini sudah baik, namun izinkan kami menyempurnakan dengan lebih baik,” ucap Sultan. Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini menyatakan bahwa DPD RI harus kolaboratif dan inklusif. Menurutnya, kolaborasi antara DPD RI dan pemerintah atau antara legislatif dan eksekutif bisa memperkuat peran dan wewenang DPD RI. Diketahui dalam pemilihan Ketua DPD RI, selain paket Sultan, ada pula calon lainnya yakni LaNyalla. Senator dari Jawa Timur itu, berpaket dengan senator dari Maluku Nono Sampono. Lalu senator dari Jambi Eviana dan senator dari Sulawesi Selatan Andi Muhammad Ihsan. Paket LaNyalla memperoleh 56 suara dari 151 Anggota DPD RI yang mengikuti sidang paripurna dengan agenda pemilihan pimpinan DPD RI di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Sidang dipimpin oleh senator tertua yang berasal dari Kepulauan Riau Ismeth Abdullah dan senator termuda dari Kalimantan Utara, Larasati Moriska. Usai paket Sultan terpilih, mereka langsung dilantik. Sultan menjadi Ketua, sedangkan Ratu Hemas, Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung menjadi Wakil Ketua. 7 k22, ant