Pemkab Badung Deklarasi Komitmen Bersama Penanganan Benturan Kepentingan
MANGUPURA, NusaBali - Pemkab Badung melakukan penandatanganan dan deklarasi Komitmen Bersama Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemkab Badung pada Rabu (2/10) di Puspem Badung.
Penandatanganan dan deklarasi ini dalam upaya membangun budaya integritas sekaligus pemenuhan indikator kabupaten/kota antikorupsi tahun 2024.
Penandatanganan komitmen bersama dilakukan oleh Plt Bupati Badung I Ketut Suiasa bersama Pj Sekda Badung IB Surya Suamba. Pada kesempatan tersebut turut disaksikan Inspektur Daerah Provinsi Bali diwakili Fungsional Auditor I Dewa Komang Ary Gunarta, Inspektur Badung Luh Suryaniti, para pejabat lingkungan Pemkab Badung, perbekel dan lurah se-Badung.
Plt Bupati Suiasa sangat mengapresiasi penandatangan dan deklarasi penanganan konflik kepentingan (konflik of interest) di Pemkab Badung. Menurutnya, hal ini akan melengkapi upaya yang telah dilakukan dalam menjaga, mengawal, memperkuat serta memperteguh komitmen budaya integritas melalui pencegahan korupsi dan gratifikasi yang telah dilakukan sebelumnya.
Plt Bupati Suiasa juga mengapresiasi langkah Inspektorat dalam membangun budaya integritas dengan metode pendekatan lingkungan, dengan mambangun integritas dari keluarga, tempat kerja dan lingkungan masyarakat. Termasuk pula pendekatan sektor seni budaya, olahraga dan sektor lainnya. “Artinya apa? Membangun budaya integritas dari semua sektor sudah kita lakukan, baik pendekatan untuk mencegah korupsi, gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan. Tetapi muaranya kembali ke integritas personal,” ujarnya.
Ditambahkan, pencegahan paling ampuh dalam mencegah konflik kepentingan ini adalah introspeksi dan koreksi diri (mulat sarira). Dalam konteks ini yang perlu dilakukan, dengan bercermin pada diri sendiri terhadap tiga hal, yaitu tanyakan diri tentang etika, integritas, dan tentang nilai.
“Deklarasi ini baru wujud komitmen gramatikal dan verbal, yang dibuktikan dengan penandatangan dan pengucapan komitmen. Namun, yang terpenting adalah deklarasi aktual dengan pelaksanaan dan tindakan,” tegasnya.
Sementara itu Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti, menjelaskan ada beberapa hal yang melatarbelakangi kegiatan ini. Pertama, terpilihnya Badung sebagai salah satu percontohan kabupaten/kota antikorupsi dari empat kabupaten/kota seluruh Indonesia tahun 2024. Kedua, guna memenuhi indikator kabupaten antikorupsi 2024. Ketiga, menginventarisasi nilai-nilai integritas khususnya terkait benturan kepentingan di lingkungan Pemkab Badung.
“Tujuan kegiatan ini, sebagai penguatan komitmen penanganan benturan kepentingan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan dalam penanganan benturan kepentingan, menciptakan budaya organisasi yang berintegritas yang tidak toleran pada benturan kepentingan, serta pemenuhan dokumen indikator kabupaten/kota antikorupsi,” jelasnya.
Suryaniti menambahkan pada 2024 Badung ditunjuk oleh KPK RI sebagai calon percontohan kabupaten antikorupsi. KPK RI telah melakukan beberapa rangkaian kegiatan evaluasi dan bimtek. Dari hasil evaluasi sementara pada akhir Agustus 2024, untuk pemenuhan indikator kabupaten antikorupsi, Badung baru mencapai nilai 41 dari total nilai 100. Ini merupakan tantangan dan perlu kerja keras semua pihak dalam pemenuhannya.
“Atas kondisi ini kekurangan-kekurangan pemenuhan indikator telah kita penuhi, termasuk survei keteladanan kepemimpinan serta survei perilaku masyarakat terkait antikorupsi,” tambahnya. @ ind
Komentar