Dewan Minta Utamakan Kebutuhan Mandatory

Dalam rapat tersebut, dewan mengingatkan prinsip kehati-hatian dalam pembahasan pengalokasian dana di berbagai sektor dalam APBD 2025.

Penjelasan disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Badung I Ketut Suiasa. Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi tiga wakilnya, yakni AA Ngurah Ketut Nadhi Putra, I Made Wijaya, serta I Made Sunarta. Hadir pula Anggota DPRD Badung, Forkopimda, Pj Sekda Badung IB Surya Suamba beserta pimpinan perangkat daerah serta pimpinan instansi vertikal.

Terungkap, postur rancangan APBD Badung tahun 2025 yaitu pendapatan daerah dirancang Rp 10,4 triliun lebih, meningkat sebesar Rp 897 miliar lebih atau 9,36 persen dibandingkan anggaran induk 2024 sebesar Rp 9,5 triliun lebih. Pendapatan daerah terdiri dari PAD dirancang sebesar Rp 9,6 triliun lebih dan pendapatan transfer Rp 799 miliar lebih.

Sedangkan untuk belanja daerah dirancang sebesar Rp 10,5 triliun lebih, meningkat Rp 861 miliar lebih atau 8,93 persen dari anggaran induk 2024 sebesar Rp 9,6 triliun lebih. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi dirancang Rp 5,5 triliun lebih, belanja modal Rp 3,1 triliun lebih, belanja tidak terduga Rp 72 miliar lebih dan belanja transfer Rp 1,7 triliun lebih.

Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dirancang Rp 115 miliar lebih yang bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya dan pengeluaraan pembiayaan Rp 100 miliar untuk penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, mengatakan dalam rancangan APBD 2025 ini menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan asumsi angka yang dipasang. “Ini baru rancangan. Mungkin tahun 2025 ini APBD dipasang lebih kecil dari tahun 2024 perubahan, ini menunjukan kehati-hatian dari pemerintah atau organisasi perangkat daerah terkait. Tapi kalau ditarik dua tahun ke belakang, APBD Badung surplus,” ujar Anom Gumanti usai rapat paripurna.

Politisi PDIP asal Kuta ini melanjutkan, dewan mengingatkan agar rancangan memprioritaskan belanja mandatory yang sifatnya menjadi kebutuhan dasar masyarakat. “Silahkan dirancang, untuk saat ini kami belum membahas, karena baru masuk dan saat ini kami akan bahas. Bagi kami di dewan yang terpenting adalah kebutuhan dasar masyarakat, biaya mandatory seperti pendidikan, kesehatan yang mesti kita utamakan,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, ada sejumlah hal yang harus diselesaikan dan prioritas di tahun 2025, di antaranya masalah kemacetan, sampah, air, dan pariwisata. “Satu hal yang perlu saya sampaikan, tidak satu orangpun bisa memprediksi bagaimana pariwisata kita ke depan. Karena pariwisata kita itu sangat rentan sekali dengan berbagai isu. Kita harus hati-hati dalam mencermati pengalokasian anggaran ini. Nanti kita lihat setelah pembahasan,” imbuh Anom Gumanti. @ ind