BPS Siapkan Strategi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Mengusung tema ‘Sinergi Pemerintah dan Pelaku Usaha dalam Rangka Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,’ FGD bertujuan mengumpulkan masukan dan strategi guna memastikan kelancaran pengumpulan data ekonomi yang semakin kompleks, terutama di era digital.

Kegiatan dipandu moderator dari Statistik Ahli Madya BPS RI, Eka Novitasari dengan menghadirkan narasumber Direktur Statistik Distribusi BPS RI Sarpono, Ketua Umum BPD HIPMI Bali sekaligus Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Praktiksa Linggih, Analis Dokumen Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Bali Kadek Prima Parhesia, serta Ketua Paguyuban Pedagang Grosir Pasar Seni Sukawati Ni Wayan Eka Wijayanti.

Kepala Bagian Umum BPS Bali, Dewa Made Suambara menjelaskan, SE 2026 akan menjadi pelaksanaan sensus ekonomi yang kelima. “SE 2026 akan dilaksanakan pada tahun 2026 mendatang dan saat ini kita berada di tahap persiapan, yang diawali dengan uji coba pada tahun 2024. Melalui FGD ini, kami berharap mendapatkan masukan terkait metode, instrumen, dan prosedur yang digunakan agar pelaksanaan SE 2026 berjalan efektif dan efisien,” ujar Suambara.

Sementara itu, Inspektur Utama BPS RI, Dadang Hardiwan yang berkesempatan membuka secara resmi acara ini menegaskan, SE 2026 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang menginstruksikan pelaksanaan sensus ekonomi setiap 10 tahun pada tahun yang berakhiran angka enam. “SE 2026 akan menjadi salah satu kegiatan pendataan level nasional terpenting di BPS karena akan memotret hampir seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia, termasuk kontribusi dari berbagai sektor usaha seperti UMKM, ekonomi digital, dan ekonomi lingkungan,” jelas Dadang.

Menurutnya, SE 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi di Indonesia, termasuk sektor-sektor yang berkembang pesat seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi digital, serta ekonomi lingkungan.  Pada SE 2016, BPS mencatat lebih dari 26 juta unit usaha di seluruh Indonesia, dengan sektor perdagangan dan jasa mendominasi lebih dari 60% dari total unit usaha. Melalui SE 2026, BPS juga akan memberikan perhatian khusus pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang pada SE 2016 mendominasi dengan 98,33% dari total unit usaha. Tantangan dalam memastikan akurasi data di sektor informal masih menjadi pekerjaan rumah terbesar. “Pendataan di sektor ini memerlukan strategi yang lebih adaptif karena sebagian besar usaha kecil masih belum terdata dengan baik,” ujar Suambara.

Selain itu, BPS memproyeksikan jumlah unit usaha yang akan terdata pada SE 2026 mencapai lebih dari 30 juta unit, meningkat 15% dibandingkan dengan SE 2016. Usaha di bidang perdagangan, transportasi, dan akomodasi diperkirakan tumbuh pesat, sementara sektor manufaktur dan pertanian cenderung stagnan.

Dadang juga menyoroti pentingnya memasukkan sektor ekonomi digital dan ekonomi lingkungan dalam SE 2026. Di tahun 2026, diperkirakan ekonomi digital akan menyumbang sekitar 10% hingga 15% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, naik dari sekitar 4% di tahun 2019. “Kita melihat pergeseran besar ke arah ekonomi berbasis teknologi. Perusahaan rintisan, platform e-commerce, hingga fintech terus bermunculan dan mengubah lanskap bisnis kita,” terang Dadang.

Selain itu, sensus Ekonomi 2026 juga memainkan peran penting dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Dengan pendapatan per kapita yang ditargetkan mencapai USD 30.000 pada tahun 2045, SE 2026 menjadi langkah strategis untuk memahami potensi dan tantangan ekonomi Indonesia. Data ini akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.cr79