Anas Urbaningrum : Oligarki Makin Kuat

“Ada realitas lain bahwa aktor-aktor politik makin jumbuh dengan aktor-aktor ekonomi. Tanpa riset pun dengan kacamata terbuka komposisi anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota mengalami kejumbuhan,” kata Anas dalam diskusi di Fisip Unair, Surabaya, Senin (14/10).

Dalam diskusi yang dimoderatori dosen setempat, Hari Fitrianto, dia menjelaskan gejala kejumbuhan atau overlap antara kamar politik dan kamar ekonomi makin kuat sehingga muncul tumbuhnya kekuatan oligarki.

“Dulu, pada era Orba oleh Pak Harto kamarnya dipisah. Pak Harto bisa mengontrol, sekarang ketika tidak ada kuasa tunggal maka partai-partai kecenderungannya berfungsi sebagai event organizer kepentingan ekonomi,” kata mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Kalau partai jadi event organizer ekonomi, ujar dia, maka cita-cita yang dirumuskan oleh reformasi 1999 makin menjauh. “Ownership atau kepemilikan partai kemudian bukan semakin modern. Yang modern seperti perusahaan, saham dimiliki publik. Sekarang partai cenderung bukan CV atau perseroan terbatas (PT), tetapi mendekati toko kelontong,” ujarnya.

Dia mengharapkan kalangan kampus mesti mencermati bahwa dulu ada realitas kompetisi berbasis ideologi. “Dulu, realitas politik digerakkan sistem ideologi partai. Kalau polarisasi berbasis ideologi tetapi sistemmya presidensial apakah melahirkan instabilitas politik,” ujarnya.

Anas mengatakan pragmatisme politik partai lebih berbahaya daripada pragmatisme ideologi negara karena ideologi negara sudah selesai. “Bahkan ada partai baru sekalipun yang dirancang ownership-nya tunggal. Jadi kapan saja mau ganti pengurus atau memecat orang mudah,” ujar Anas. 

“Ada partai berpuluh tahun ikut Pemilu, Musda dan Muscab tidak dilakukan. Ini menggambarkan cara pandang pengelolaan partai. Bagi pembelajar ini bagus, bahan penelitian jadi banyak sekali. Tetapi dalam membangun konteks politik demokratis maka masih jauh,” imbuh dia.

Sekurang-kurang 10 tahun terakhir, ujar dia, membangun parpol yang bagus tidak dianggap penting. “Demokrasi kalau dianggap perkakas yang penting tujuan tercapai. Kalau dianggap prinsip dasar maka perlu ada yang ditata. Tata ulang UU parpol secara mendasar. Saya pesimis selama mainstraim-nya seperti sekarang,” katanya.n ant