Komisi II DPRD Buleleng Soroti Data Kemiskinan yang Masih Amburadul

Rapat koordinasi yang dilaksanakan Jumat (18/10) kemarin membahas soal data kemiskinan yang belum valid.

Ketua Komisi II DPRD Buleleng Wayan Masdana menyebut segala bentuk data menyangkut masyarakat harus valid. Sehingga program penanganan terkait persoalan terkait dapat tepat sasaran. Terutama data kemiskinan di Buleleng yang dinilai belum valid. Kondisi tidak akan menghambat program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mencontohkan salah satu program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Buleleng untuk tahun 2025, dari usulan 900 unit setelah divalidasi yang dinyatakan memenuhi syarat mendapatkan bantuan hanya 134 unit saja.

“Penyebabnya tidak lain karena data tidak update, misalnya rumah sasaran lantainya sudah dikeramik, tapi masih tetap masuk dalam data. Akhirnya setelah di verifikasi dan validasi langsung dinyatakan tidak valid. Ini kan bisa mengurangi peluang mendapatkan bantuan yang lebih banyak,” terang Masdana.

Data yang sering kali tidak valid ini disebabkan oleh sejumlah faktor. Tidak hanya persoalan kurang Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun anggaran pemerintah daerah. Tetapi menurutnya lebih pada kejujuran petugas input data di tataran pemerintah desa.

“Perubahan harus dimulai dari bawah (desa/kelurahan) yang melakukan update data kemiskinan warganya dengan baik dan benar. Kadang di lapangan ditemukan masih ada unsur ewuh pakewuh pejabat atau petugas di desa/kelurahan, dengan rasa kedekatan atau pendukung, ini yang harus diluruskan ke depan,” tegas politisi asal Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan.@k23