Sanur Macet, Jaya Negara Mau Bikin Jalan Baru Tembus Bypass Prof Mantra dan Padang Galak
Pilwalkot Denpasar
Jaya Wibawa
Jaya Negara
Debat Publik
Pilkada 2024
Pelabuhan Sanur
Sanur
Kemacetan
Infrastruktur
Bypass
DENPASAR, NusaBali.com - Kemacetan di kawasan pariwisata Sanur, Denpasar jadi sorotan pada debat terbuka perdana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Denpasar, Sabtu (19/10/2024) malam. Calon Walikota petahana I Gusti Ngurah Jaya Negara membeberkan solusinya.
Pasangan dari Calon Wakil Walikota Denpasar nomor urut 2 I Kadek Agus Arya Wibawa ini menuturkan, keberadaan Pelabuhan Sanur di Pantai Matahari Terbit jadi salah satu pemicu kemacetan di Sanur. Ini di luar dampak positif pelabuhan itu pada aksesibilitas pariwisata di Bali.
Untuk itu, kata Jaya Negara, diperlukan beberapa langkah strategis. Satu di antaranya adalah rekayasa lalu lintas melalui pembangunan infrastruktur jalan menghubungkan Pelabuhan Sanur ke dua akses jalan utama terdekat yaitu Jalan Bypass Prof IB Mantra dan Jalan Raya Padang Galak.
“Kami akan mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar ada jalan tembus dari Pelabuhan Sanur ke (Bypass) Prof Mantra. Kemudian, kami mempersiapkan jalan juga agar keluarnya itu dari Jalan Padang Galak,” ungkap Jaya Negara.
Dua akses baru Pelabuhan Sanur yang digagas ini diharapkan mampu mengurai kemacetan akibat keluar masuk kendaraan ke pelabuhan. Sebab, sekarang ini akses pelabuhan menumpuk di Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai saja sehingga sukar dilakukan rekayasa lalu lintas.
“Selaku Walikota Denpasar, kami sebenarnya sudah menghadap Bapak Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi),” beber Jaya Negara dalam debat sesi penajaman visi, misi, dan program pasangan calon.
Selain mengusulkan akses baru Pelabuhan Sanur, ada beberapa poin lain yang diusulkan petahana ke Pemerintah Pusat untuk mengurai kemacetan khususnya di kawasan pelabuhan ini. Di antaranya itu adalah melimpahkan pengelolaan pelabuhan ke Pemkot Denpasar dan upaya penyediaan kantong parkir.
Jaya Negara menilai, secara tata ruang, Pelabuhan Sanur adalah pelabuhan pengumpan lokal dan dibangun di atas aset Pemkot. “Jika pelabuhan ini statusnya jadi milik Pemkot, bisa kami bagi (penumpang) dengan pelabuhan pengumpan lain di Serangan dan Mertasari,” buka tokoh Puri Penatih, Denpasar ini.
“Kunjungan wisatawan itu sekitar 6.000 per hari. Kalau dipecah di utara (Pelabuhan Sanur) 3.000 dan di selatan (Serangan dan Mertasari) 3.000, otomatis akan mengurangi jumlah orang dan kendaraan. Apalagi, kami ingin memeratakan Sanur Utara dan Selatan,” imbuh Jaya Negara.
Sedangkan untuk langkah jangka pendek, politisi senior PDIP Bali ini menyebut Pemkot tengah mempersiapkan kantong-kantong parkir di sekitar pelabuhan. Kantong parkir ini selain berfungsi sebagai areal parkir, juga sebagai pintu masuk tambahan ke pelabuhan sehingga tidak menumpuk di satu pintu. *rat
Untuk itu, kata Jaya Negara, diperlukan beberapa langkah strategis. Satu di antaranya adalah rekayasa lalu lintas melalui pembangunan infrastruktur jalan menghubungkan Pelabuhan Sanur ke dua akses jalan utama terdekat yaitu Jalan Bypass Prof IB Mantra dan Jalan Raya Padang Galak.
“Kami akan mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar ada jalan tembus dari Pelabuhan Sanur ke (Bypass) Prof Mantra. Kemudian, kami mempersiapkan jalan juga agar keluarnya itu dari Jalan Padang Galak,” ungkap Jaya Negara.
Dua akses baru Pelabuhan Sanur yang digagas ini diharapkan mampu mengurai kemacetan akibat keluar masuk kendaraan ke pelabuhan. Sebab, sekarang ini akses pelabuhan menumpuk di Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai saja sehingga sukar dilakukan rekayasa lalu lintas.
“Selaku Walikota Denpasar, kami sebenarnya sudah menghadap Bapak Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi),” beber Jaya Negara dalam debat sesi penajaman visi, misi, dan program pasangan calon.
Selain mengusulkan akses baru Pelabuhan Sanur, ada beberapa poin lain yang diusulkan petahana ke Pemerintah Pusat untuk mengurai kemacetan khususnya di kawasan pelabuhan ini. Di antaranya itu adalah melimpahkan pengelolaan pelabuhan ke Pemkot Denpasar dan upaya penyediaan kantong parkir.
Jaya Negara menilai, secara tata ruang, Pelabuhan Sanur adalah pelabuhan pengumpan lokal dan dibangun di atas aset Pemkot. “Jika pelabuhan ini statusnya jadi milik Pemkot, bisa kami bagi (penumpang) dengan pelabuhan pengumpan lain di Serangan dan Mertasari,” buka tokoh Puri Penatih, Denpasar ini.
“Kunjungan wisatawan itu sekitar 6.000 per hari. Kalau dipecah di utara (Pelabuhan Sanur) 3.000 dan di selatan (Serangan dan Mertasari) 3.000, otomatis akan mengurangi jumlah orang dan kendaraan. Apalagi, kami ingin memeratakan Sanur Utara dan Selatan,” imbuh Jaya Negara.
Sedangkan untuk langkah jangka pendek, politisi senior PDIP Bali ini menyebut Pemkot tengah mempersiapkan kantong-kantong parkir di sekitar pelabuhan. Kantong parkir ini selain berfungsi sebagai areal parkir, juga sebagai pintu masuk tambahan ke pelabuhan sehingga tidak menumpuk di satu pintu. *rat
Komentar